Lifting Migas Anjlok, Komisi VII DPR Minta Pemerintah Percepat Transisi Energi

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, mendorong pemerintah untuk melakukan akselerasi transisi energi menuju energi terbarukan. Sebab, produksi minyak bumi sebagai bahan baku BBM anjlok hingga 200 ribu barel dalam 5-6 tahun terakhir.

Sementara itu batas atas usulan lifting migas pada RAPBN 2025 sekitar 0,02 juta BOEPD lebih rendah daripada target lifting migas pada APBN 2024, yakni sebesar 1,668 juta BOEPD.

"Ketika kita meningkatkan produksi dan produktivitas kita di sektor migas, saya tegaskan bahwa di saat yang sama kita jangan kendor mengakselerasi transisi energi kita untuk meningkatkan bauran energi terbarukan," kata Eddy di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Balikpapan, dikutip Jumat (21/6/2024).

Eddy yang juga Sekjen PAN ini, konsisten pada usulan kebijakannya untuk mewujudkan kemandirian energi dengan mempercepat transisi energi menuju energi terbarukan.

Baca Juga: Menteri ESDM: Pasokan Gas Kunci Utama Keberhasilan Transisi Energi

"Jadi dalam rangka kita mengurangi ketergantungan pada impor dan energi fosil, kita harus mengakselerasi penggunaan energi terbarukan. Sumbernya banyak, kita bisa menggunakan matahari solar, angin juga sedang dikembangkan, begitu juga Geotermal. Percepatan harus dilakukan agar kita bisa mengurangi impor energi yang selama ini menguras devisa negara," ungkpanya.

Dia mengakui, tantangan terbesar di sektor energi terbaru terbarukan adalah investasi yang mahal dan proses pengembangannya yang relatif panjang. Akibatnya, tarif yang dikenakan untuk energi terbarukan akan lebih mahal dibanding tarif energi fosil.

"Terobosan untuk mengatasi tarif, pembebasan lahan, kewajiban pemenuhan TKDN adalah masalah teknis dan bukan fundamental yang saya yakini bisa dicari jalan keluarnya," tegasnya.

Komisi VII DPR RI terus melakukan pengawasan terhadap masalah impor BBM ini termasuk masalah penurunan lifting migas, namun memberikan atensi penuh pada transisi menuju energi terbarukan.

"Yang paling penting adalah jangan sampai kita terlalu terkooptasi atau fokus pada kegiatan kita di sektor energi fosil dan berjalan lambat dalam mengembangkan sektor energi terbarukan. Karena itu kami meminta Pertamina dan PLN sebagai pelaku usaha yang paling dominan di sektor itu bisa kemudian meningkatkan kinerjanya untuk mencapai Percepatan pertumbuhan energi yang lebih terbarukan," tutup Eddy.