Tarif Impor AS Naik, Ekonom: Posisi Indonesia Masih Rugi dalam Negosiasi

AKURAT.CO Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi mengenakan tarif impor atas produk Indonesia sebesar 19%.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai bahwa tarif 19% untuk barang ekspor Indonesia ke AS itu memiliki risiko tinggi bagi neraca perdagangan. Pasalnya, AS meminta fasilitas 0% untuk produknya yang masuk ke Indonesia.

Ia mengakui, disatu sisi tarif 19% ini memang menguntungkan bagi ekspor produk alas kaki, pakaian jadi, minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan karet. Namun menurutnya, penurunan tarif Vietnam dari 46% ke 20% lebih signifikan dibanding penurunan tarif Indonesia yang sebelumnya 32% ke 19%

"Negosiasi Vietnam lebih efektif dari Indonesia. Idealnya Indonesia bisa lebih turun lagi," jelasnya ketika dihubungi Akurat.co, Rabu (16/7/2025).

Baca Juga: Ancaman Tarif Trump Tekan Rupiah dan Industri Ekspor Indonesia

Bhima menegaskan, impor produk dari AS juga tentu akan membengkak, salah satunya sektor migas, produk elektronik, suku cadang pesawat, serealia (gandum dsb), serta produk farmasi. Tercatat sepanjang 2024, total impor lima jenis produk ini mencapai USD5,37 miliar setara Rp87,3 triliun.

Ia menekankan, beberapa hal yang harus dimonitor antara lain, pelebaran defisit migas, menekan kurs rupiah dan menyebabkan postur subsidi RAPBN 2026 untuk energi meningkat tajam.

"Alokasi subsidi energi 2026 yang sedang diajukan pemerintah Rp203,4 triliun, tentu tidak cukup. Setidaknya butuh Rp300 sampai 320 triliun. Apalagi ketergantungan impor BBM dan LPG makin besar," tegasnya.

Dengan outlook pelebaran defisit migas, lanjut Bhima, sudah saatnya Indonesia mempercepat transisi dari ketergantungan fossil. Menurutnya, ketergantungan impor minyak sudah membebani APBN, serta terdapat kekhawatiran pada akhirnya Indonesia harus beli minyak dari AS lebih mahal dari harga pasar karena terikat hasil negosiasi dagang.

"Kalau Indonesia disuruh beli produk minyak dan LPG tapi harga nya diatas harga yang biasa di beli Pertamina, repot juga. Ini momentum semua program transisi energi harus jalan agar defisit migas bisa ditekan," urainya.

Baca Juga: Bos PGN Beberkan Strategi Hadapi Tarif Trump dan Gejolak Geopolitik

Bhima mempertanyakan, selain itu bagaimana dengan masalah swasembada pangan. Hal ini karena AS untung besar dari penetrasi ekspor gandum ke Indonesia karena tarif 0% tersebut.

Ia bilang, konsumen mungkin senang harga mie instan, dan roti bakal turun, namun produsen pangan lokal terimbas dampak negatifnya.

"Pemerintah sebaiknya mendorong akses pasar ke Eropa sebagai bentuk diversifikasi pasar paska EUI-CEPA disahkan. Begitu juga dengan pasar intra-ASEAN bisa didorong. Jangan terlalu bergantung pada ekspor ke AS karena hasil negosiasi tarif tetap merugikan posisi Indonesia," tukas Indonesia.