Menkeu Tegaskan ke MK Bantuan Pangan Bapanas Bukan Bagian dari Perlinsos

Menurut Sri Mulyani, Bapanas memiliki tugas yang diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2021, yaitu memastikan tata kelola pangan yang terarah dan efektif untuk mencapai kedaulatan pangan, ketahanan pangan, serta kemandirian pangan secara nasional, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

Baca Juga: Di Hadapan MK, Menko Airlangga Beberkan Alasan Bansos Dirapel

"Dalam pelaksanaan fungsinya, Bapanas menangani kerawanan pangan, termasuk pengadaan dan pengelolaan bantuan pangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan yang terdampak bencana, serta penyaluran bantuan pangan melalui Bapanas," ujarnya.

Selanjutnya, ia menegaskan bahwa distribusi bantuan pangan melalui Bapanas memiliki tujuan yang berbeda dengan program perlindungan sosial. 

"Penyaluran bantuan pangan melalui Bapanas bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan, dan masuk dalam fungsi ekonomi bukan fungsi perlindungan sosial," tambahnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa anggaran Bapanas pada tahun 2023 mencapai Rp10,2 triliun dan telah disalurkan kepada 21,53 juta keluarga penerima manfaat. Pemberian bantuan dilakukan oleh Perum Bulog dalam periode September hingga November 2023, berupa pemberian 10 kg beras per keluarga penerima manfaat.

Selan itu, Sri Mulyani menyebutkan bahwa proses pencairan alokasi pangan dilakukan oleh Bapanas, kemudian direview oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan akuntabilitas dari permohonan yang diajukan. 

Namun, untuk tahun 2024, anggaran Bapanas mengalami penurunan sebesar 30% dari anggaran tahun sebelumnya, menjadi Rp6,71 triliun.