Akurat

Capaian Setahun Prabowo di Bidang Ekonomi: Perlahan Menuju Pertumbuhan 8 Persen

M. Rahman | 15 Oktober 2025, 19:11 WIB
Capaian Setahun Prabowo di Bidang Ekonomi: Perlahan Menuju Pertumbuhan 8 Persen

AKURAT.CO Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 silam, pemerintahan Prabowo-Gibran bakal segera menggenapi satu tahun pertamanya.

Meski tak mudah karena diwarnai berbagai tantangan, termasuk tensi geopolitik yang terus memanas, perang dagang dan sebagainya, sederat capain di bidang ekonomi berhasil dicapai.

Salah satunya, pertumbuhan ekonomi 5,12% di kuartal II-2025, membaik dari posisi kuartal I-2025 yang hanya 4,87%. Pertumbuhan ekonomi ini, menjadi salah satu yang tertinggi di antara Negara G20 dan searah dengan target jangka pendek (2025 sebesar 5,3%) maupun jangka menengah (2025-2029 sebesar 8%).

"Saya baru mungkin menginjak bulan ketiga memimpin pemerintahan Republik Indonesia dan makin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya makin merasa percaya diri, saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8 persen pertumbuhan," ujar Presiden Prabowo di sela acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2025.

Baca Juga: Satu Tahun Prabowo-Gibran Berhasil Wujudkan Swasembada Pangan dan Kemandirian Nasional

Prestasi Ekonomi Satu Tahun Presiden Prabowo 

1. Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan

Pemerintah terutama lewat Bapanas dan Kementan berhasil meningkatkan produksi nasional sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras dan jagung hingga 50%. Bahkan pada Juni 2025, cadangan beras nasional mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 4,4 juta ton.

Searah, kesejahteraan petani, yang tergambar lewat Nilai Tukar Petani atau NTP pun terus membaik terutama dalam dua bulan terakhir. NTP Agustus 2025 mencapai 123,57 atau naik 0,76% dibanding Juli sebesar 122,64. Sementara di September, NTP naik 0,63% ke 124,36.

2. Pertumbuhan Realisasi Investasi Double Digit

Realisasi investasi mencapai Rp942,9 triliun pada semester I-2025, hampir 50% dari target tahunan dan telah menciptakan lebih dari 1,2 juta lapangan kerja. Didorong oleh program hilirisasi, realisasi investasi tumbuh 13,6% sepanjang paruh pertama tahun ini. Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi investasi terbesar, diikuti oleh DKI Jakarta dan Jawa Timur. 

3. Kebijakan Ekonomi Strategis: Danantara hingga Kredit UMKM

Pemerintah meluncurkan sejumlah inisiatif startegis yang mulai membuahkan hasil. Sebut saja BPI Danantara, sebuah sovereign welath fund atau dana investasi yang dikelola khusus oleh lembaga negara. 

Sejak diluncurkan pada 24 Februari 2025 lalu, Danantara kini menjelma dengan total dana kelolaan mencapai USD1 triliun atau sekitar Rp16.570 triliun dari hasil mengelola lebih dari 889 BUMN, dengan kontribusi dividen sekitar USD7 miliar atau sekitar Rp116 triliun. Kontribusi dividen ke depan ditarget terus meningkat seiring upaya perbaikan (restrukturisasi BUMN) menjadi 100 BUMN saja.

Inisiatif lainnya, pemeirntah membentuk bank bullion atau pengelola emas yang bertujuan untuk meningkatkan cadangan emas dan PDB. Seiring harga emas dan logam mulia global yang terus meroket, investasi masyarakat ke emas yang dianggap sebagai instrumen safe haven pun terus naik. OJK bahkan mencatat pembiayaan emas oleh multifinance tembus RP8,08 miliar per Agustus 2025, melonjak 62,63%.

Tak ketinggalan, pemerintah juga meluncurkan kebijakan Devisa hasil ekspor (DHE) yang mewajibkan eksportir untuk menyimpan DHE di dalam negeri mulai 1 Maret 2025, dengan tujuan menambah cadangan devisa hingga USD80 miliar.

Kebijakan ini mulai terasa, dimana pada Maret-April 2025 realisasi DHE SDA mencapai USD22,9 miliar dari total ekspor senilai USD43,98 miliar, meningkat dibanding sebelum adanya aturan ini. Meski demikian, pemerintah berencana merevisi aturan ini demi meningkatkan efektivitas kebijakan.

Di sisi perbaikan fungsi intermediasi perbankan agar lebih mendongkrak perekonomian, pemerintah juga memperluas penerima KUR mikro kepada 3,46 juta UMKM, petani, dan nelayan. OJK juga menerbitkan aturan baru yang mempermudah UMKM mengakses kredit, dan berencana memperpanjang program hapus tagih. 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

M
Reporter
M. Rahman
Yosi Winosa