Di Hadapan MK, Menko Airlangga Beberkan Alasan Bansos Dirapel

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana pembagian bantuan sosial (bansos) dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan dirapel menjelang Pemilu 2024.

Pernyataan ini disampaikannya saat memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, pada Jumat (5/4/2024).

"Rapel ini dilakukan antara lain pada saat BBM di bulan September, itu karena BBM naiknya satu kali pak, jadi kalau kita tidak dirapel di depan itu nanti masyarakatnya berat," jelas Airlangga.

Baca Juga: Hakim MK Pertanyakan Alasan Bansos Dirapel, Airlangga: Efisiensi Biaya

Kemudian, Airlangga menjelaskan bahwa pembagian bansos dengan cara dirapel dilakukan atas beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi pada bulan September. 

Menurutnya, rapel bansos ini diperlukan agar masyarakat tidak merasa terbebani dengan kenaikan harga BBM yang hanya terjadi sekali.

"Demikian pula program lain yang ada di Ibu Menteri Sosial, PKH kan tiga bulan sekali, jadi salurannya kan empat kali setahun. Kemudian, Kartu Sembako juga dua bulan, jadi setahun enam kali, jadi rapel pertimbangan itu," paparnya.

Selain itu, Airlangga juga menyebutkan pertimbangan efisiensi biaya dalam pembagian bansos. Dengan melakukan rapel bansos, pemerintah dapat mengatur penyaluran bantuan secara lebih efisien, termasuk dalam hal biaya administrasi yang terkait dengan penyaluran bansos.

Rencana ini juga mencakup penyaluran bansos lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang biasanya dilakukan setiap tiga bulan, serta Kartu Sembako yang disalurkan dua bulan sekali.

Dengan demikian, rapel bansos ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih tepat waktu dan efektif bagi masyarakat yang membutuhkan.