Perluas Pembiayaan Mikro Perumahan, Kementerian PKP Gandeng PNM dan SMF

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk memperluas pembiayaan mikro perumahan di seluruh Indonesia.

 

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menjelaskan, pemerintah berkomitmen memperluas jangkauan pembiayaan mikro sebagai solusi atas keterbatasan akses perumahan bagi MBR. 

 

“Kami ingin memastikan masyarakat kecil bisa merenovasi atau memiliki rumah tanpa harus berhadapan dengan bunga tinggi,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (22/10/2025). 

 

Menurut Didyk, kerja sama lintas lembaga ini menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah, sektor keuangan, dan pelaku usaha kecil dalam mengatasi permasalahan perumahan nasional. 

 

 

Selain program FLPP dan subsidi, dukungan juga datang melalui KUR Perumahan bagi pengembang dan kontraktor kecil.

 

Langkah ini dinilai strategis karena menyentuh akar masalah di lapangan. Banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki lahan atau rumah, namun tidak mampu memperbaikinya akibat keterbatasan dana dan akses ke lembaga keuangan formal.

 

“Dengan pembiayaan mikro, prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya ringan. Ini cara kami menekan ketimpangan akses pembiayaan,” kata Didyk.

 

Sementara itu, Komisioner Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyoroti tantangan besar di Jawa Timur yang mencatat backlog perumahan hingga 1,8 juta unit. 

 

Dirinya menegaskan perlunya dukungan dari perbankan dan pengembang untuk mempercepat penyaluran rumah subsidi.

 

“Tahun ini kami mencatat kuota subsidi nasional sebanyak 90 ribu unit, dengan target 25 ribu unit di Jawa Timur. Ini momentum besar untuk mempercepat pemerataan hunian,” ujarnya.

 

Dukungan serupa datang dari PT SMF, yang melalui program pembiayaan mikro telah menyalurkan bantuan ke lebih dari 36 ribu keluarga di berbagai daerah hingga September 2025. 

 

“Kami optimistis mencapai target 50 ribu keluarga penerima manfaat hingga akhir tahun,” kata Bonai Subiakto, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SMF.

 

Bonai menegaskan, program ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

 

“Rumah layak berarti kesehatan, pendidikan, dan produktivitas yang lebih baik. Kami ingin membantu masyarakat keluar dari jerat rentenir dan menuju sistem keuangan yang sehat,” ujarnya.

 

Kementerian PKP bersama PNM dan SMF berencana memperluas program ini ke lebih banyak wilayah, termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. 

 

Pemerintah berharap, dengan sinergi dan edukasi berkelanjutan, pembiayaan mikro perumahan bisa menjadi pilar penting dalam menghapus ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia.