Pemerintah Perluas Pembiayaan Mikro Perumahan

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, mengatakan pemerintah terus memperluas fasilitas pembiayaan yang mencakup Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), subsidi perumahan, serta pembiayaan mikro yang dikelola melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

 

“Program pembiayaan ini tidak hanya menyasar pembangunan rumah baru, tetapi juga renovasi rumah agar layak huni. Kami ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak,” ujar Didyk dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (22/10/2025). 

 

 

Selain pembiayaan mikro, pemerintah juga menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang ditujukan bagi pengembang, kontraktor, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor konstruksi. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan rumah rakyat di berbagai daerah.

 

Didyk menilai, tantangan terbesar saat ini bukan hanya pada penyediaan fasilitas, tetapi juga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai skema bantuan pemerintah. Karena itu, Kementerian PKP akan memperluas kegiatan sosialisasi hingga ke tingkat desa dan komunitas.

 

“Banyak masyarakat yang belum tahu bahwa mereka bisa merenovasi rumah melalui pembiayaan mikro tanpa harus berutang ke rentenir. Kami ingin mengubah itu dengan edukasi langsung,” katanya.

 

Sementara itu, Komisioner Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa backlog perumahan di Jawa Timur mencapai sekitar 1,8 juta unit. Untuk menekan angka tersebut, Tapera bersama pemerintah dan perbankan mendorong percepatan penyaluran rumah subsidi.

 

“Tahun ini kuota rumah subsidi nasional mencapai 90 ribu unit, dan Jawa Timur mendapat porsi 25 ribu unit. Kami berharap seluruh pihak mendukung agar target ini dapat tercapai,” ujarnya.

 

Dari sisi lain, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT SMF, Bonai Subiakto, menyebut program pembiayaan mikro sudah berjalan di berbagai daerah seperti Majalengka, Banten, Malang, dan kini di Surabaya. Hingga September 2025, program ini telah membantu lebih dari 36 ribu keluarga.

 

“Target kami sampai akhir tahun adalah 50 ribu keluarga penerima manfaat. Rumah layak huni bukan hanya tempat berlindung, tapi juga fondasi kesejahteraan,” tegas Bonai.

 

Dirinya menambahkan, SMF bersama PNM terus mengedukasi masyarakat untuk menjauhi praktik pinjaman ilegal dan beralih ke pembiayaan resmi yang lebih ringan dan aman. “Kami ingin masyarakat hidup lebih sejahtera melalui rumah yang sehat dan terjangkau,” tukasnya.