Kemenkeu Tegaskan Video Sri Mulyani soal Guru Beban Negara Adalah Hoaks

AKURAT.CO Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan potongan video yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan pernyataan "guru adalah beban negara" merupakan berita palsu.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menyebut video tersebut hasil manipulasi digital atau deepfake.

“Video mengenai guru itu beban negara, itu hoaks. Ibu Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan hal tersebut,” kata Deni di Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Baca Juga: Komisi XI Apresiasi Capaian WTP Kemenkeu, Wajib Tindaklanjuti Semua Masukan BPK

Menurutnya, cuplikan itu merupakan potongan tidak utuh dari pidato Sri Mulyani saat menghadiri Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus lalu.

Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi dari media sosial.

“Marilah kita bijak dalam bermedia sosial,” ujarnya.

Isu hoaks ini muncul di tengah meningkatnya penggunaan teknologi deepfake yang berpotensi merugikan reputasi pejabat publik.

Baca Juga: DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp4,88 T untuk Kemenkeu di 2026

Para pakar komunikasi menilai kasus tersebut menjadi alarm agar regulasi dan literasi digital diperkuat.

Sebagai informasi, pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk pendidikan, dengan Rp178,7 triliun di antaranya ditujukan khusus bagi gaji dan kesejahteraan guru serta dosen.

“Anggaran pendidikan akan digunakan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, serta menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja,” ujar Prabowo dalam pidato pengantar RAPBN 2026, Jumat (15/8).

Tunjangan profesi bagi guru non-PNS maupun ASN daerah juga disiapkan secara memadai. Pemerintah menekankan anggaran pendidikan harus tepat sasaran agar mampu memperbaiki mutu pembelajaran sekaligus memberantas kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas.

Langkah ini sejalan dengan pernyataan Sri Mulyani yang sebelumnya menekankan tantangan besar dalam pembiayaan pendidikan. Menurutnya, beban keuangan negara harus diimbangi dengan partisipasi masyarakat tanpa mengurangi penghargaan terhadap profesi guru.

Dengan alokasi besar tersebut, pemerintah berharap kesejahteraan guru meningkat dan mutu pendidikan nasional dapat bersaing dengan standar global.