Fokus APBN 2026: Pemerintah Prioritaskan Ketahanan Nasional dan Transformasi

AKURAT.CO Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia pada tahun 2026 akan difokuskan pada penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh.

Hal ini disampaikannya dalam Sidang Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (1/7/2025).

“Pada saat kita tidak mampu dan tidak akan mengontrol kondisi global, maka ketahanan nasional harus ditingkatkan,” ujar Menkeu dalam forum tersebut.

Baca Juga: Menkeu Akui Ketidakpastian Global Kini Bersifat Permanen

Pemerintah menetapkan lima fokus utama sebagai dasar dalam memperkuat fondasi ketahanan nasional, yakni swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan industrialisasi, serta pembangunan pertahanan nasional yang lebih kuat.

Sri Mulyani menyebutkan bahwa penguatan di lima sektor ini akan menjadi landasan penting dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin multipolar dan tak terprediksi. Di tengah fragmentasi global dan tensi geopolitik yang terus meningkat, ketahanan dalam negeri menjadi prioritas utama untuk menjaga stabilitas nasional.

Dalam penjelasannya, Menkeu menekankan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Intervensi negara dinilai tetap diperlukan untuk mengoreksi kegagalan pasar dan mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan rakyat.

“Prinsip utama yang mendasari adalah the greatest good for the greatest many, yakni kebijakan pemerintah harus mampu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyak mungkin rakyat,” tegas Sri Mulyani.

Menkeu juga menyatakan pentingnya menjaga keseimbangan antara peran negara dan sektor privat, agar kebijakan tidak terjebak dalam kepentingan kelompok kecil yang justru dapat menghambat pemerataan kesejahteraan.

Baca Juga: Menkeu Tegaskan Peran Swasta dan Mitra Internasional dalam Pembangunan Infrastruktur

Sebagai negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, Indonesia dinilai harus tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Presiden Prabowo Subianto, menurut Sri Mulyani, telah menggarisbawahi pentingnya Indonesia menjaga posisi sebagai negara non-blok yang menjunjung tinggi kedaulatan nasional dan tidak berpihak kepada kekuatan manapun.

“Panduan dari Presiden sangat relevan saat situasi global semakin tegang dan terfragmentasi. Indonesia harus tetap berdiri kokoh dalam prinsipnya dan memanfaatkan momen untuk memperkuat pondasi domestik,” ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahun 2026 disusun untuk merespons kondisi global yang dinamis, sekaligus mendukung transformasi struktural dalam negeri. Terdapat delapan agenda prioritas Presiden yang menjadi acuan utama pemerintah, yaitu:

1. Ketahanan pangan

2. Ketahanan energi

3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

4. Pendidikan bermutu

5. Kesehatan berkualitas

6. Pemberdayaan desa dan koperasi

7. Penguatan UMKM

8. Pertahanan semesta serta percepatan investasi dan perdagangan global

“Agenda ini dirancang untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional dan membangun kemandirian Indonesia dalam berbagai sektor strategis,” katanya.

Menkeu juga menekankan bahwa kebijakan fiskal 2026 akan diarahkan pada peningkatan kualitas belanja negara, optimalisasi pendapatan, serta pengelolaan pembiayaan yang hati-hati dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa prinsip efisiensi dan efektivitas akan menjadi roh utama dalam alokasi anggaran negara.

“Penguatan ketahanan nasional hanya dapat dicapai jika kita mampu menggunakan setiap rupiah anggaran dengan bijak dan tepat sasaran,” tegasnya.