KPK Perikasa Direktur Non Aktif BKPM Terkait Dugaan Korupsi di Maluku Utara

AKURAT.CO Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Nonaktif, Hasyim Daeng Barang dari Kementerian Investasi/BKPM, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tina Talisa, Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM, menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut terkait dengan penugasan Hasyim di Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebelumnya. 

Ditemui Rabu pagi ini, Rabu (6/3/2024) Tina mengungkapkan pemeriksaan terhadap Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Nonaktif Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Hasyim Daeng Barang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti peran Hasyim dalam Pemerintah Provinsi Maluku Utara. 

Baca Juga: Stafsus Menteri BKPM Sebut IKN Bakal Jadi Destinasi Investasi Favorit

Sebelumnya, Hasyim menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di provinsi tersebut, dan kemudian menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur.

Kemudian, Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa, menekankan bahwa proses pemeriksaan yang sedang berlangsung tidak terkait dengan tugasnya di Kementerian Investasi/BKPM, melainkan terkait dengan jabatan terdahulunya di Pemerintah Provinsi Maluku Utara. 

Hal ini menegaskan bahwa fokus pemeriksaan lebih mengarah pada aktivitas Hasyim sebelumnya di wilayah tersebut, bukan pada tindakan yang dilakukannya di Kementerian Investasi/BKPM.

"Sebelumnya Bapak Hasyim merupakan pejabat di Pemerintah Provinsi Maluku Utara yaitu sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kemudian menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur,” ungkap Tina dalam keterangan tertulis, Rabu (6/3/2024).

Ditambahkan, proses yang berlangsung saat ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Investasi/BKPM. "Kaitannya justru dengan penugasan beliau sebelumnya di Pemerintah Provinsi Maluku Utara," imbuhnya.

Sebelumnya, Hasyim telah dipanggil dua kali oleh KPK atas dugaan pemberian izin usaha tanpa mekanisme yang tepat dan atas pesanan dari Gubernur Maluku Utara Nonaktif Abdul Gani Kasuba.