Pemerintah Siapkan Pilot Project Penataan Kumuh Berbasis Ekonomi Rakyat

AKURAT.CO Pemerintah menegaskan komitmennya menata kawasan kumuh tanpa menggunakan pendekatan penggusuran maupun relokasi warga. Penataan dilakukan dengan mengubah lingkungan padat penduduk menjadi kawasan yang lebih sehat, tertata, serta memiliki nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, penanganan kawasan kumuh harus berangkat dari keberpihakan kepada warga. Menurut dia, pemerintah tidak ingin memutus mata pencaharian masyarakat yang telah lama tinggal dan beraktivitas di kawasan tersebut.

“Kita tidak berpikir relokasi. Kita berpikir bagaimana menata kawasan yang kumuh menjadi kawasan yang sehat, dan kalau bisa juga memasukkan kegiatan ekonomi bagi warganya,” ujar Maruarar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (21/12/2025).

Baca Juga: Perkuat Kepemimpinan ASN melalui Rakornas PKA dan PKP 2025

Maruarar menyadari, mengubah kawasan padat penduduk menjadi lingkungan yang tertata sekaligus produktif bukanlah pekerjaan sederhana.

Proses ini membutuhkan waktu, perencanaan matang, serta pendekatan persuasif agar masyarakat dapat memahami dan menerima konsep penataan yang dirancang pemerintah.

“Ini proses yang tidak mudah, tapi kita mesti mulai. Tujuannya untuk mendekatkan ekonomi rakyat,” katanya.

Dirinya menambahkan, penataan kawasan kumuh tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik hunian, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup warga. Aspek kesehatan lingkungan, akses terhadap ruang publik, hingga peluang usaha menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menjelaskan, bahwa pemerintah telah menyiapkan proyek percontohan penataan kawasan kumuh. Salah satu lokasi yang menjadi pilot project adalah Kelurahan Menteng, Jakarta.

Berdasarkan data Kementerian PKP, dari sekitar 29.000 penduduk di Kelurahan Menteng, sebanyak 24.000 di antaranya tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah dalam merancang program yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Kami menginisiasi program Gotong Royong melalui CSR. Target awal ada 50 rumah yang akan dibenahi. Konsepnya tidak hanya memperbaiki fisik rumah, tetapi kami mendata rumah mana yang memiliki usaha,” ujar Sri.

Baca Juga: Menteri PKP Siapkan 5.000 Rumah Subsidi Untuk Wartawan di 2026

Pendataan tersebut bertujuan agar penataan kawasan dapat terintegrasi dengan penguatan ekonomi warga. Dengan mengetahui potensi usaha yang sudah berjalan, pemerintah dapat menyusun desain kawasan yang mendukung aktivitas ekonomi lokal.

Sri memaparkan, kawasan Menteng direncanakan akan dipoles menjadi destinasi wisata kuliner berbasis lingkungan. Penataan dilakukan dengan memperbaiki alur sungai, merapikan kawasan sekitar, serta menciptakan ruang yang nyaman bagi warga dan pengunjung.

“Kita ingin mendress up daerah itu untuk menjadi tempat kuliner, jadi seperti wisata. Sungai-sungainya akan kita rapikan,” ujarnya.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap penataan kawasan kumuh tidak hanya menghasilkan hunian yang layak, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi baru.

Dengan demikian, kualitas lingkungan meningkat, roda ekonomi warga tetap berputar, dan kawasan yang semula kumuh dapat bertransformasi menjadi ruang hidup yang produktif dan berdaya saing.