Sektor Properti Dinilai Jadi Tulang Punggung Ekonomi, Ini Kata Menteri PKP

AKURAT.CO Sektor properti dinilai memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi nasional. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan, bahwa pembangunan perumahan tidak hanya menghadirkan hunian, tetapi juga menciptakan efek berantai yang luas bagi berbagai sektor industri.

Menurut Maruarar, sektor properti memiliki dampak pengganda (multiplier effect) yang sangat besar karena mampu menggerakkan sekitar 180 jenis industri pendukung. Industri tersebut mencakup berbagai lini, mulai dari bahan bangunan hingga manufaktur berskala besar.

“Di toko material itu ada sekitar 180 peran industri. Semen, pasir, kaca, aluminium, baja, keramik. Ujungnya adalah pabrik. Ini ekosistem yang luar biasa,” ujar Maruarar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (21/12/2025).

Baca Juga: PP Properti Perkuat Kepedulian Sosial Lewat Rangkaian Program CSR

Dirinya menjelaskan, pembangunan satu unit rumah setidaknya mampu menyerap lima orang tenaga kerja. Jika dihitung secara nasional, program perumahan diyakini dapat menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah.

Tidak hanya sektor formal, pembangunan perumahan juga memberikan dampak langsung bagi ekonomi informal. Aktivitas proyek konstruksi, kata Maruarar, turut menghidupkan usaha kecil seperti warung makan, jasa angkut, hingga pedagang bahan bangunan di sekitar lokasi pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar menekankan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai kebijakan pro-rakyat.

Salah satunya adalah insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kebijakan tersebut dinilai membuka akses kepemilikan rumah bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit menjangkau sektor perumahan formal.

Baca Juga: LIXIL Experience Center Hadir di Bali, Jadi Ruang Pertemuan Arsitek hingga Pengembang Properti

Maruarar mencontohkan, kebijakan ini memungkinkan asisten rumah tangga hingga pengemudi ojek untuk memiliki rumah sendiri.

“Ini membuat masyarakat kecil seperti ART sampai pengemudi ojek bisa punya rumah. Ini wujud nyata negara hadir,” kata Maruarar.

Lebih lanjut, Kementerian PKP juga menaruh perhatian besar pada perbaikan kualitas hunian masyarakat. Maruarar mengungkapkan, sekitar 80% anggaran kementeriannya akan difokuskan untuk program bedah rumah bagi rakyat.

Langkah tersebut didorong oleh data yang menunjukkan masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia. Saat ini, tercatat sekitar 26,9 juta rumah tangga memiliki hunian, namun kondisinya belum memenuhi standar kelayakan.

“Anggaran kami naik, dan 80 persen itu kami arahkan untuk rakyat melalui program bedah rumah,” ujarnya.

Maruarar menegaskan, program tersebut dirancang agar distribusi bantuan berjalan lebih adil dan merata. Pemerintah menargetkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dapat merasakan manfaat program bedah rumah.

“Kami ingin meratakan keadilan, memastikan seluruh daerah mendapatkan program ini, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.