Gandeng UMKM, Menteri Ara Siap Tingkatkan Kualitas Hunian Rakyat Hingga Pasok Material

AKURAT.CO Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menegaskan komitmen pemerintah memperkuat rantai pasok perumahan nasional melalui sinergi antara Kementerian PKP dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kolaborasi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pembangunan hunian rakyat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Ara menyebut UMKM memiliki peran penting dalam penyediaan berbagai kebutuhan material dan layanan konstruksi. Karena itu, Kementerian PKP disebut terus membuka ruang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk menjadi bagian dalam ekosistem pembangunan perumahan.

“Selama kualitas UMKM baik, kita akan sinergikan dengan Kementerian PKP. Kita ingin UMKM menjadi bagian penting dari ekosistem perumahan,” ujar Ara dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Baca Juga: Perkuat Kepemimpinan ASN melalui Rakornas PKA dan PKP 2025

Dirinya menambahkan, kompetisi sehat antar-UMKM diyakini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan perumahan nasional, termasuk untuk rumah subsidi maupun rumah umum.

Menurutnya, semakin banyak UMKM yang terlibat, semakin tinggi pula standar kualitas yang dapat dicapai.

“Saya melihat ekosistem UMKM perumahan ini kompetitifnya kuat. Dengan adanya kompetisi yang sehat dan pengembang yang mau memberi kesempatan, rakyat yang paling diuntungkan,” kata Ara.

Pernyataan tersebut disampaikan usai dirinya bertemu dengan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, dalam pembahasan kerja sama lintas kementerian di sektor hunian.

Pertemuan itu menjadi salah satu langkah awal untuk membangun ekosistem rantai pasok perumahan yang lebih terintegrasi.

Di sisi lain, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan pihaknya akan mulai melakukan pemetaan UMKM sektor perumahan berbasis wilayah.

Baca Juga: Menteri PKP Siapkan 5.000 Rumah Subsidi Untuk Wartawan di 2026

Tahap awal pemetaan akan difokuskan di tiga daerah, yakni Serang, Bogor, serta Semarang–Kendal, yang dianggap memiliki potensi kuat dalam industri bahan bangunan dan jasa konstruksi.

“Kami membangun ekosistem rantai pasok UMKM untuk sektor perumahan. Dengan pemetaan ini, UMKM di tiap daerah dapat terhubung langsung dengan kebutuhan pengembang,” jelas Maman.

Selain pemetaan, pertemuan kedua menteri itu juga menyoroti optimalisasi pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

Skema tersebut kini diarahkan untuk memperkuat kapasitas UMKM agar dapat terlibat lebih besar dalam penyediaan material dan berbagai layanan pendukung pembangunan hunian.

Kementerian PKP optimistis kolaborasi lintas kementerian ini akan mempercepat lahirnya UMKM unggulan di sektor perumahan. Upaya ini juga diyakini dapat memperkuat ekosistem pembangunan perumahan rakyat yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

Ara menegaskan bahwa keterlibatan UMKM bukan hanya bagian dari strategi ekonomi, tetapi juga wujud keberpihakan pemerintah kepada usaha kecil agar dapat naik kelas melalui akses pasar yang lebih besar dan lebih jelas.

“Ketika UMKM tumbuh dan rakyat mendapat hunian yang baik, maka pembangunan berjalan dengan benar,” ujarnya.