Menteri Ara: 2.000 Rumah dari CSR Dibangun untuk Korban Bencana Sumatera

AKURAT.CO Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), mengungkapkan bahwa sebanyak 2.000 unit rumah akan dibangun untuk para penyintas bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara melalui dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Komitmen tersebut, menurutnya, telah disampaikan sejumlah perusahaan yang siap terlibat dalam proses pembangunan.

Ara mengatakan bantuan ini merupakan bentuk gotong royong nasional dalam mendukung pemulihan warga terdampak bencana di Sumatera.

Dirinya memastikan ribuan unit hunian itu akan diperuntukkan khusus bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

“Saya sampaikan nanti CSR-CSR sudah ada yang berkomitmen untuk membantu membangun 2.000 rumah untuk korban saudara-saudara kita di Sumatera,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Ara menegaskan, partisipasi sektor swasta melalui skema CSR menjadi penguatan penting bagi upaya pemerintah dalam percepatan pemulihan wilayah terdampak.

Menurut dia, kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.

“Ini adalah bentuk gotong royong. Saya sudah mendapatkan komitmen 2.000 rumah yang siap untuk dibantu kepada saudara-saudara kita yang terdampak musibah di Sumatera,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan aspek penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap maupun sementara.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait kebutuhan lahan bagi para penyintas.

Nusron menjelaskan bahwa apabila lokasi hunian belum tersedia, Kementerian ATR/BPN akan mengajukan penggunaan lahan negara yang saat ini berstatus Hak Guna Usaha (HGU) di sejumlah wilayah terdampak.

Upaya tersebut untuk memastikan pembangunan hunian dapat segera dimulai tanpa hambatan administratif.

“Kalau masyarakat korban bencana di tiga provinsi membutuhkan hunian dan lahannya tidak tersedia, kami akan meminta lahan negara yang saat ini digunakan sebagai HGU,” katanya.

Meski demikian, Nusron mengakui bahwa pihaknya belum melakukan survei lokasi secara menyeluruh terkait penyediaan lahan tersebut. Ia menyebut proses pendataan dan pemetaan kebutuhan akan dilakukan sejalan dengan arahan pemerintah pusat.

Langkah percepatan penyediaan lahan sebelumnya telah ditegaskan Presiden Prabowo Subianto. Presiden memerintahkan pencabutan sementara sejumlah HGU di sekitar area relokasi sebagai bagian dari upaya penanganan darurat.

Kebijakan itu bertujuan mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) untuk masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.