DPR Soroti Integritas Pengelola dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

AKURAT.CO Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menekankan pentingnya integritas sumber daya manusia dan desain kelembagaan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Menurutnya, keberhasilan regulasi tersebut tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada kapasitas dan integritas pihak yang mengelola serta mengawasi aset hasil tindak pidana.

Nasir mengatakan, pengaturan kelembagaan perlu dirumuskan secara cermat agar seluruh ketentuan dalam undang-undang nantinya dapat dijalankan secara konsisten.

Penentuan lembaga pengelola aset harus mempertimbangkan kapasitas, independensi, dan integritas para penyelenggaranya.

“Yang paling penting juga di antara banyak isu yang disampaikan oleh narasumber itu adalah soal kemampuan penyelenggara undang-undang ini nanti ke depan. Bagaimana orang-orang yang diserahkan amanah untuk mengurus ini adalah orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi,” kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ia menilai, lembaga pengelola dan lembaga pengawas memiliki peran penting untuk memastikan kewenangan perampasan aset dijalankan secara bertanggung jawab.

Pengaturan tersebut juga harus diarahkan untuk menghadirkan keadilan, baik secara distributif maupun substantif.

Nasir menjelaskan, pembahasan desain kelembagaan mencakup pilihan untuk tetap menempatkan pengelolaan aset di bawah Kejaksaan Agung atau membentuk badan independen yang secara khusus menangani persoalan tersebut.

Menurutnya, kedua opsi perlu dikaji dengan mempertimbangkan praktik terbaik atau best practice di sejumlah negara yang telah menerapkan mekanisme pengelolaan dan perampasan aset.

“Apakah nanti kelembagaan itu masih tetap menempel di Kejaksaan Agung atau lembaga yang akan mengurus undang-undang ini dikeluarkan menjadi badan independen. Dan tentu nanti kita akan melihat best practice-nya yang ada di beberapa negara terkait dengan pengelolaan dan perampasan aset tadi itu,” ujarnya.

Selain kelembagaan pengelola, Nasir menyoroti perlunya mekanisme pengawasan yang kuat.

Menurutnya, kewenangan besar dalam pengelolaan dan perampasan aset harus diimbangi sistem kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang atau abuse of power.

Ia mengingatkan bahwa integritas aparat penegak hukum masih menjadi perhatian publik.

Nasir menyebut, sejumlah oknum aparat justru melampaui kewenangan, menyalahgunakan jabatan, bahkan terlibat dalam tindak kejahatan.

Baca Juga: PDIP: Hak Menyatakan Pendapat DPR Opsi Rasional Terkait Polemik Ijazah Gibran