AKURAT.CO Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (21/1/2026), guna berkonsultasi terkait rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta.
Kedatangan menteri yang akrab disapa Ara itu didampingi jajaran pejabat eselon I dan II Kementerian PKP, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), serta perwakilan pengembang Meikarta.
Dalam agenda tersebut, Maruarar dijadwalkan bertemu dengan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Guna membahas rencana pemanfaatan lahan Meikarta yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan rusun bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Hari ini terjadwal pimpinan KPK menerima audiensi Menteri PKP beserta jajaran. Salah satu yang dibahas adalah pemanfaatan lahan Meikarta yang direncanakan untuk pembangunan rusun subsidi," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Budi menyampaikan, KPK mendukung inisiatif pemerintah dalam penyediaan hunian layak bagi MBR.
Baca Juga: KPK Periksa Empat Pimpinan Biro Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
Namun demikian, lembaga antirasuah akan tetap mengedepankan upaya mitigasi risiko korupsi melalui penguatan aspek pencegahan serta fungsi koordinasi dan supervisi.
"Dengan begitu, pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan akuntabel," ujarnya.
Sebelumnya, Maruarar telah meninjau langsung kawasan Meikarta yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan rusun subsidi pada Sabtu (17/1/2026). Total lahan yang disiapkan mencapai 20 hektare, tersebar di dua titik berbeda.
Ia menjelaskan, masing-masing titik memiliki luas sekitar 10 hektare dan berada di lokasi strategis, dekat kawasan industri serta Gerbang Tol (GT) Cibatu Ruas Jakarta-Cikampek.
Peninjauan tersebut dilakukan bersama jajaran Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan staf Kementerian PKP untuk melengkapi data teknis proyek.
Baca Juga: Pakar Hukum Desak KPK Periksa Jokowi sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Selain itu, kementerian juga memetakan akses lokasi terhadap fasilitas dasar, seperti tempat ibadah, sekolah, pasar, rumah sakit, hingga transportasi publik.
Rencana pembangunan rusun subsidi di kawasan Meikarta ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto serta Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.
"Saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden dan juga kepada Pak Hashim selaku Ketua Satgas Perumahan. Kita akan bekerja sangat cepat dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan," jelas Maruarar.
