Hak Peserta Magang Resmi Diatur Permenaker, Ini Daftarnya

AKURAT.CO Hak peserta magang di Indonesia telah diatur secara resmi melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

Regulasi ini menegaskan bahwa program magang bukan sekadar sarana belajar kerja, tetapi juga harus menjamin perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan peserta.

Berikut sejumlah hak utama yang wajib diterima peserta magang sesuai ketentuan tersebut:

1. Bimbingan Selama Pemagangan

Peserta magang berhak memperoleh pendampingan langsung dari pembimbing atau instruktur. Bimbingan ini bertujuan memastikan proses pemagangan berjalan sesuai tujuan pembelajaran dan standar kompetensi yang ditetapkan.

2. Hak Sesuai Perjanjian Tertulis

Seluruh hak dan kewajiban peserta magang wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis antara peserta dan penyelenggara. Dokumen ini memuat ketentuan program, durasi magang, serta hak yang harus diterima peserta.

3. Fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Perusahaan wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman dan memenuhi standar keselamatan serta kesehatan kerja bagi peserta magang selama mengikuti program.

Baca Juga: Cara Mencuci Gamis Sifon agar Tetap Awet dan Tidak Mengkerut

4. Penerimaan Uang Saku

Peserta magang berhak menerima uang saku yang mencakup biaya transportasi, uang makan, serta insentif lainnya sesuai kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian.

5. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Setiap peserta magang wajib diikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk perlindungan kecelakaan kerja dan santunan kematian.

6. Sertifikat Pemagangan

Setelah menyelesaikan program, peserta magang berhak memperoleh sertifikat atau surat keterangan resmi sebagai bukti telah mengikuti kegiatan pemagangan.

7. Syarat Usia dan Perjanjian Tertulis

Peserta magang harus berusia minimal 17 tahun dan memiliki perjanjian tertulis dengan penyelenggara. Perjanjian tersebut memuat program pemagangan, jangka waktu, hak dan kewajiban, serta besaran uang saku.

8. Batas Jumlah Peserta Magang

Perusahaan hanya diperbolehkan menerima peserta magang maksimal 20 persen dari total karyawan tetap. Ketentuan ini bertujuan agar proses pembinaan dan pengawasan dapat berjalan optimal.

9. Jaminan Sosial dan Uang Saku Layak

Dalam program magang nasional terbaru, penyelenggara diwajibkan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan serta uang saku minimal setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), guna memastikan perlindungan dan kesejahteraan peserta.

Dengan adanya pengaturan ini, peserta magang tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan yang lebih jelas.

Kebijakan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan program pemagangan yang adil, aman, dan bermanfaat bagi pengembangan sumber daya manusia.

Baca Juga: Cara Membersihkan Kerak Akuarium dengan Aman dan Efektif

Laporan: Aqila Shafiqa Aryaputri/magang