Masa Depan Indonesia Ditentukan AI, Big Data, dan Robotika

AKURAT.CO Ekonom senior INDEF, Didik J. Rachbini, menilai, arah kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia dalam satu dekade ke depan akan ditentukan oleh tiga penopang utama: Artificial Intelligence (AI), big data, dan robotika.

Menurutnya, negara yang mampu mengelola ketiganya dengan etis, strategis, dan berkeadilan akan menjadi pemenang dalam kompetisi global.

“AI, big data, dan robotika bukan lagi sekadar isu teknologi, tetapi fondasi baru tata kelola ekonomi, politik, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia,” ujar Didik, Minggu (23/11/2025).

Namun, ia menekankan, pembangunan teknologi harus dibarengi reformasi kelembagaan. Salah satunya terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota kepolisian merangkap jabatan sipil.

Bagi Didik, putusan ini adalah titik balik penting bagi demokrasi dan supremasi sipil.

“Putusan MK itu menjadi koreksi historis. Pada era Presiden Jokowi, publik melihat institusi kepolisian terlalu sering dimanfaatkan sebagai instrumen politik,” katanya.

Didik mengingatkan, semangat Reformasi 1998 telah menegaskan pemisahan tegas antara sipil, militer, dan kepolisian. Siapa pun yang ingin berkarier di politik seharusnya pensiun dari institusi keamanan negara.

Baca Juga: INDEF: 84 Persen Warganet Dukung Larangan Rangkap Jabatan

Karena itu, ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Reformasi Kepolisian. Namun Didik menilai komposisi tim masih perlu diperbaiki agar lebih independen dan representatif.

“Ini langkah maju, tetapi sayangnya, mayoritas anggotanya adalah polisi. Reformasi kelembagaan tidak boleh dilakukan oleh kelompok yang menjadi objek reformasi,” tuturnya.

Didik juga merujuk riset Continuum INDEF yang menangkap aspirasi publik di media sosial.

Dari belasan ribu percakapan yang dianalisis, mayoritas warganet mendukung larangan rangkap jabatan bagi anggota kepolisian.

“Pesan publik jelas: masyarakat ingin tata kelola negara yang sipil, transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan,” tegas Didik.

Ia menilai momentum ini seharusnya menjadi pendorong untuk memperkuat institusi, memperluas profesionalisme birokrasi, dan menempatkan teknologi sebagai alat kemajuan, bukan kekuasaan.

“Jika Indonesia ingin bersaing dalam ekonomi AI dan big data, maka fondasi etika, hukum, dan demokrasi harus terlebih dulu dibereskan,” pungkasnya.