Pernyataan Menkum Soal Putusan MK Bertentangan dengan Konstitusi dan Prinsip Independensi

AKURAT.CO Berbagai pihak melayangkan kritik keras terhadap pernyataan Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, yang menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/2025 tidak berlaku surut, sehingga anggota Polri aktif yang terlanjur menduduki jabatan sipil tidak harus segera mundur.

Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, menilai, pernyataan tersebut justru bertentangan dengan semangat konstitusi, profesionalitas, serta prinsip independensi lembaga negara.

“Kalau kita menyebut ‘suka-suka merekalah mengelola negara ini’, nampaknya itu bukan sebutan berlebihan. Terlalu kasat mata, reaksi seperti enggan atau bahkan menolak melaksanakan putusan MK No. 114/2025. Berbagai akrobat dilakukan,” ujar Ray kepada Akurat.co, Rabu (19/11/2025).

Menurut Ray, respons Menkum yang menyebut perlunya kajian lanjutan hingga membentuk kelompok kerja (pokja), termasuk klaim bahwa putusan tidak berlaku surut, menunjukkan sikap defensif yang tidak memiliki dasar kuat.

Ray menegaskan, seluruh putusan MK bersifat final, mengikat, dan berlaku seketika, kecuali MK secara tegas menyatakan waktu berlakunya. Ia pun mempertanyakan landasan tafsir Menkum yang menyebut putusan itu hanya berlaku ke depan.

“Selama ini lazim bahwa semua putusan MK berlaku serta merta, kecuali dinyatakan ada masa berlakunya. Jadi apa dasar tafsir Menkum bahwa putusan MK baru berlaku ke depan? Apa sebabnya tidak dapat berlaku sekarang terhadap anggota polisi aktif yang menjabat di jabatan sipil?” tegasnya.

Baca Juga: ISESS: Menkum Sesat Logika Soal Putusan MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil

Ray mencontohkan, putusan MK terkait batas minimal usia capres/cawapres yang langsung diberlakukan pada Pilpres 2024.

Ia menilai sikap pemerintah yang tidak segera melaksanakan putusan MK tersebut menunjukkan “aroma keangkuhan”, seakan-akan pejabat dapat menafsirkan aturan sesuai kepentingan mereka.

“Bila aturan itu menguntungkan mereka, niscaya berlaku seketika,” kritiknya.

Ray juga menyoroti ketidakadilan dalam penerapan aturan antara pejabat dan masyarakat.

“Aturan yang mengurangi hak rakyat berlaku seketika kepada rakyat, tapi pejabat diberi ruang untuk tak terikat dengan aturan. Jelas ini tidak adil,” ujarnya.

Menurut Ray, hal semacam ini membuat masyarakat merasa bahwa pejabat menjalankan hukum sesuka hati.

“Jika rakyat sampai pada kesimpulan ‘suka-suka pejabatlah’, sebenarnya masyarakat sedang menyimpan ingatan atas perlakuan tak adil itu,” pungkasnya.

Baca Juga: Ketika Seni dan Mesin Menjadi Satu Bahasa: Streetscape 2025 Mengambil Alih Spike Air Dome