AKURAT.CO DPD PDIP Jawa Timur menyampaikan sikap terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap kadernya yang menjabat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.
Ketua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah, Sabtu (8/11/2025), menyatakan pihaknya menghormati sepenuhnya langkah hukum yang dilakukan KPK.
"Atas peristiwa itu, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menghormati kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK, serta mengajak kita semua mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui ketetapan hukum yang berkekuatan hukum tetap oleh pihak pengadilan," jelasnya.
Baca Juga: KPK Amankan 13 Orang dalam OTT di Ponorogo, Termasuk Bupati Sugiri Sancoko
Said memastikan partainya menjunjung tinggi independensi KPK dan tidak akan melakukan intervensi dalam proses hukum tersebut.
Ia juga mengutip arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, agar seluruh kader menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kepercayaan rakyat.
"Seperti yang diamanatkan oleh Ibu Hj Megawati Soekarnoputeri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas. Dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut," katanya.
Lebih lanjut, Said menilai tindakan korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Karena itu, PDIP Jatim mendukung penuh langkah-langkah pemberantasan korupsi, termasuk yang dilakukan oleh KPK.
Baca Juga: OTT KPK di Ponorogo Terkait Mutasi dan Promosi Jabatan
Said juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Ponorogo atas kasus yang menimpa kadernya tersebut.
"Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin dan mencederai kepercayaan rakyat, serta belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya untuk membawa warga Ponorogo sejahtera," ujarnya.
Said menegaskan peristiwa ini menjadi bahan introspeksi bagi partai untuk memperkuat pembinaan kader agar kejadian serupa tidak terulang.
PDIP Jatim juga akan melakukan evaluasi terhadap sistem rekrutmen dan pemilihan kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi.
Baca Juga: Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT KPK
"Peristiwa ini tentu akan menjadi cermin evaluasi bagi kami untuk terus berbenah, memperbaiki ke dalam, dan memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah agar tidak berbiaya mahal," tutup Said.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 13 orang dalam OTT di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat (7/11/2025) malam.
Di antara yang diamankan terdapat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko
"Dalam kegiatan tangkap tangan, hingga Jumat malam, tim berhasil mengamankan 13 orang," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Dari jumlah tersebut, tujuh orang telah dibawa ke Jakarta, termasuk Bupati Sugiri.
Baca Juga: Legislator PDIP Soal Gelar untuk Soeharto: Pahlawan Sejati Tak Bawa Duka bagi Rakyat
