Komisi III DPR Ingatkan Kejagung: Penegakan Hukum Jangan Langgar Privasi Warga

AKURAT.CO Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menggandeng empat operator telekomunikasi nasional dalam penegakan hukum menuai perhatian serius dari Komisi III DPR RI.

Anggota Komisi III, Sarifuddin Sudding, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara upaya hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara, terutama terkait penyadapan.

"Penegakan hukum memang penting, tapi tidak boleh melampaui batas. Hak atas privasi adalah hak dasar yang dilindungi konstitusi," tegas Sudding di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Nota kesepahaman (MoU) antara Kejagung dengan PT Telkom Indonesia, Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata, yang membuka akses terhadap data komunikasi termasuk penyadapan, dinilai Sudding sebagai langkah strategis—namun sarat risiko.

Ia mengingatkan, penyadapan dan akses informasi pribadi harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bukan dijadikan celah penyalahgunaan wewenang atau justifikasi pengawasan berlebihan.

“Negara tidak boleh sembarangan masuk ke ruang privat warga. Harus ada tujuan hukum yang jelas, mekanisme yang sah, dan pengawasan yang ketat,” tegasnya.

Legislator asal Sulawesi Tengah itu menekankan bahwa praktik penyadapan adalah tindakan sensitif yang secara ketat diatur dalam UU ITE dan UU Telekomunikasi.

Prosedurnya harus melewati persetujuan hukum formal, bukan sekadar MoU.

"Jangan sampai karena alasan efisiensi penegakan hukum, kita justru membuka ruang pelanggaran hak asasi. Negara hukum harus menjunjung tinggi prinsip check and balance," ujarnya.

Baca Juga: Puan Ingatkan Kejagung: Penegakan Hukum Harus Sejalan dengan Perlindungan Hak Warga

Sudding menilai, kerja sama Kejagung dan operator seluler dapat menjadi langkah awal menuju sistem peradilan yang modern dan berbasis teknologi.

Namun, ia menegaskan, hal itu harus dibangun di atas fondasi hukum yang kuat dan beradab.

"Demokrasi digital harus dibangun bukan hanya dengan kecepatan, tapi juga etika dan penghormatan terhadap hak warga. Jangan sampai demi penegakan hukum, kita justru mengorbankan nilai-nilai keadilan," tutup Sudding.

Sebelumnya, Kejagung menyatakan kerja sama ini berfokus pada pemanfaatan data telekomunikasi untuk pelacakan buronan, pengumpulan bukti digital, hingga penyadapan informasi.

Kejagung menyebut langkah ini sesuai dengan UU No. 11/2021 yang memperkuat wewenangnya dalam proses penegakan hukum.

Namun DPR mengingatkan: teknologi tanpa kendali hukum adalah ancaman.

Transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan privasi harus menjadi pagar utama dalam setiap inovasi penegakan hukum berbasis digital.

Baca Juga: DPRD DKI Siapkan Perda Khusus Ondel-ondel: Akhiri Penyalahgunaan Simbol Budaya Betawi