Komisi III DPR Berharap Efisiensi Anggaran 2025 Tidak Kurangi Proses Penegakan Hukum

AKURAT.CO Efisiensi anggaran 2025 yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto diharapkan tidak mengurangi penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Stevano Rizki Adranacus, dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan seluruh mitra kerja Komisi III di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Stevano menyampaikan, pada dasarnya Fraksi PDIP di Komisi III DPR mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo dalam melakukan efisiensi anggaran.

"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan, secara prinsip mendukung penuh program efisiensi yang diambil oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," katanya.

Sebab, efisiensi anggaran 2025 tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Baca Juga: Dampak Efisiensi, Anggaran Polri Turun Jadi Rp106 Triliun Tahun Ini

Menurut Stevano, efisiensi anggaran tersebut harus dilihat secara realita objektif tren ekonomi dunia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja.

Di mana, kondisi perekonomian global saat ini sedang mengalami kesulitan.

"Tren efisiensi ini bukan hanya dilakukan di negara kita, tapi negara super power seperti Amerika misalnya, China bahkan Vietnam semuanya melakukan efisiensi," jelasnya.

Sehingga, langkah yang diambil terkait efisiensi ini tidak perlu ditangisi atau disesalkan.

Menurut Stevano, efisiensi anggaran 2025 adalah sesuatu yang memang sudah harus dilakukan, melihat tren perekonomian dunia pada saat ini.

Meski demikian, ia berharap, efisiensi anggaran tersebut tidak mengurangi proses penegakan hukum di Tanah Air.

Baca Juga: DPR Harap Tak Akan Ada Efisiensi Anggaran di 2026

Apalagi, penegakan hukum yang menyentuh langsung masyarakat.

"Saya harapkan dengan efisiensi anggaran ini, program-program dalam hal penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat di bawah jangan sampai dikurangi,' tuturnya.

Stevano mengingatkan bagaimana komitmen Presiden Prabowo dalam penegakan hukum di Indonesia.

Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh lengah dan rasa keadilan harus terus diwujudkan serta menjadi prioritas.

"Jangan sampai rasa keadilan itu dikurangi. Saya dan rekan-rekan saya di Komisi III sangat senang bahwa Bapak Presiden memiliki konsen betul terhadap penegakan hukum di Indonesia," kata Stevano.

Baca Juga: Dukung Efisiensi Anggaran, Hasto Yakin Prabowo Kedepankan Ekonomi Rakyat

"Dia (Presiden Prabowo) mengatakan di beberapa kesempatan bahwa wajah penegakan hukum adalah wajah dari negara itu sendiri. Persepsi masyarakat terhadap negara kita sangat tergantung dari kebijakan penegakan hukum," jelasnya menambahkan.