OPM Terus Berulah, DPR Desak Pemerintah Jamin Stabilitas Keamanan di Papua

AKURAT.CO Komisi I DPR kembali menyoroti aksi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang semakin anarkis.

Pemerintah pun diminta fokus dalam penyelesaian konflik dan pemulihan stabilitas keamanan di Tanah Papua.

"Kami prihatin dengan gencarnya aksi OPM yang belakangan ini semakin sering dilakukan. Kami meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret dan fokus pada penyelesaian konflik serta stabilitas keamanan di Papua," kata Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Ia menilai bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan pendekatan sosial budaya dalam mengatasi aksi-aksi anarkis OPM.

"Pemerintah perlu membuka kembali dialog-dialog dengan kelompok OPM untuk mencari solusi damai. Negosiasi yang inklusif dan transparan dapat membantu mengurangi ketegangan," tutur legislator dari Dapil Sumatera Utara itu.

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi urusan pertahanan dan intelijen, Meutya juga mengingatkan bahwa prioritas utama adalah keamanan bagi masyarakat Papua.

Oleh karenanya, aparat TNI-Polri diminta agar mampu mengatasi gangguan keamanan.

"Kami ingin memastikan kehadiran aparat keamanan untuk melindungi warga sipil agar mengatasi ancaman keamanan. Penguatan keberadaan TNI dan Polri di wilayah tersebut sangat penting," kata Meutya.

Menurutnya, investasi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat dapat membantu mengurangi ketidakstabilan keamanan di Papua.

"Dan kami Komisi I DPR mengapreasiasi pembangunan yang telah dilakukan pemerintah di Papua dalam 10 tahun terakhir secara cepat, pesat dan signifikan," ungkapnya.

"Langkah pembangunan seperti itu perlu dilanjutkan untuk keberpihakan terhadap masyarakat Papua," Meutya menambahkan.

Seperti diketahui, situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, memanas usai tiga anggota OPM tewas ditembak oleh TNI pada Selasa (16/7/2024).

Penembakan tersebut bermula saat sejumlah anggota OPM menyerang Satgas Yonif RK 753/AVT.

Masyarakat melancarkan protes dan mengatakan para korban bukanlah anggota OPM.

Buntut protes itu, enam unit mobil milik TNI dan Polri dibakar massa.

Mereka juga meminta ganti rugi Rp3 miliar untuk ketiga orang yang ditembak sebagai denda adat.

Personel TNI sendiri menyita satu pucuk pistol rakitan dan bendera Bintang Kejora usai menembak tiga anggota OPM tersebut.

Barang bukti itu diduga milik kelompok OPM pimpinan Teranus Enumbi yang terus meneror warga sipil.

Kelompok ini juga disebut sering merusak fasilitas umum hingga menyerang aparat keamanan.

Sebelum itu, kelompok OPM juga melakukan pembakaran sekolah dan mendapat kecaman masyarakat setempat karena gedung SMP tersebut dalam kesehariannya digunakan untuk belajar.

Meutya dengan tegas mengatakan bahwa tindakan tersebut dapat merebut hak anak Papua untuk belajar.

"Kita harus utamakan hak pendidikan anak-anak Papua untuk mendapat pendidikan yang layak," katanya.

Meutya meminta pemerintah dan aparat memastikan keamanan bagi anak-anak di Papua saat mengenyam pendidikan.

Apalagi kelompok OPM membakar gedung sekolah dengan tujuan untuk mengganggu proses belajar anak-anak di Papua.

"Kami berharap pemerintah dapat menjamin agar anak-anak di Papua dapat memperoleh pendidikan dengan aman dan nyaman, tanpa adanya intimidasi dan gangguan," pungkas Meutya.