KPK Tunggu Salinan Pengadilan Tinggi Jakarta Terkait Pembebasan Gazalba Saleh

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, yang mengabulkan perlawanan atau verzet lembaga antirasuah atas putusan bebas Gazalba Saleh yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menjelaskan hakim menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Putusan ini juga sekaligus menegaskan bahwa KPK memiliki kewenangan atributif dalam melaksanakan penuntutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) KPK Nomor 19 tahun 2019 Pasal 6 huruf e. Sehingga putusan ini juga tidak menegasikan atas penanganan perkara-perkara sebelumnya oleh KPK," ujar Tessa, Selasa (25/6/2024).

Baca Juga: Pengadilan Tinggi Kabulkan Permohonan KPK, Sidang Gazalba Saleh Wajib Dilanjutkan

Dia menerangkan, dalam proses hukum tindak pidana korupsi, KPK memiliki tugas dan kewenangannya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Dengan demikian, proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi tetap dapat terus dilakukan secara lebih efektif dan efisien ke depannya.

KPK masih menunggu salinan lengkap putusan PT DKI, untuk dipelajari dan kemudian dilakukan langkah hukum oleh Jaksa Penuntut Umum KPK sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku

"KPK menunggu salinan lengkap putusan PT DKI, untuk kemudian dilakukan langkah hukum oleh Jaksa Penuntut Umum KPK," kata dia.

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta diperintahkan untuk melanjutkan sidang perkara dugaan gratifikasi dan TPPU, dengan terdakwa hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.

Perintah itu sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang mengabulkan verzet atau langkah hukum perlawanan KPK terkait putusan sela majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Menerima permintaan banding perlawanan penuntut umum. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst tanggal 27 Mei 2024 yang dimintakan banding perlawanan tersebut," kata hakim ketua Subachran Hardi Mulyono saat sidang di Pengadilan Tinggi DKI, Senin (24/6/2024).