KPK Harus Transparan Usut Dugaan Aliran Uang Korupsi ke Pejabat DJKA

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus transparan dalam mengusut dugaan aliran 'uang panas' ke sejumlah pejabat Kementerian Perhubungan, termasuk Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Mohamad Risal Wasal.

"KPK harus transparan untuk menindaklanjuti setiap adanya dugaan terkait dengan kasus korupsi. Oleh karena itulah maka tentu KPK harus segera memeriksa pejabat dari Kemenhub yang terkait peristiwa itu untuk mengkonfirmasi kebenarannya," kata mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo kepada wartawan, Senin (20/5/2024).

Menurut Yudi, perlu adanya kejelasan ihwal masalah ini. Caranya, dengan meminta keterangan para pihak yang disebutkan dalam persidangan, termasuk Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Mohamad Risal Wasal.

Baca Juga: Sekjen Kemenhub Diperiksa KPK, 2 ASN Jadi Tersangka Baru Suap DJKA

"Jadi saya pikir ini adalah SOP yang harus dilakukan, kalau enggak diperiksa apakah fakta tersebut benar atau tidaknya keterangan tersebut tidak bisa dibuktikan," kata dia.

Diketahui, nama Risal muncul dalam sidang dugaan suap pembangunan dan perawatan jalur kereta yang menjerat Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto.

Risal hingga Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Djarot Tri Wardhono disebut dijadwalkan menerima tunjangan hari raya (THR) menjelang Idul Fitri 2023, namun gagal karena Dion dan belasan orang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jawa Tengah dan Jakarta.

Sebelumnya (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu memastikan pihaknya bakal mendalami aliran dana kasus tersebut. "Ketika info kita terima di persidangan, nanti JPU (jaksa penuntut umum) akan membuat laporan perkembangan penuntutan," kata Asep.

Dia mengatakan, berbekal laporan dari jaksa itu, pihaknya akan memulai penyelidikan. Adapun saat itu, penyidikan semua terdakwa sudah ditutup karena telah dilimpahkan ke pengadilan.

Meski begitu, KPK tetap menjalankan prinsip follow the money dugaan tindak pidana korupsi. "Ketika misalkan tadi digunakan untuk THR, kepada siapa itu pasti kita konfirmasi," ujarnya.

Menurutnya, ketika informasi terkait aliran uang korupsi terungkap di proses penyidikan maka akan kembali dibuka di persidangan.

Diketahui, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan mengungkap sejumlah pejabat di Kemenhub direncanakan bakal mendapatkan THR lebaran 2023.

Bernard mengaku mendapat perintah dari Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya untuk mencari dana tambahan.

Uang yang dibutuhkan untuk THR disebut mencapai Rp 1 miliar. Sebanyak Rp700 juta di antaranya direncanakan menjadi jatah THR pejabat Kemenhub pusat. Di antara pejabat itu adalah Dirjen DJKA Risal Rp100 juta dan bawahannya, Sekretaris DJKA dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhub masing-masing Rp50 juta.