Lemahnya Sistem Hukum Di Indonesia, Apa Yang Perlu Diperbaiki?

AKURAT.CO Dalam beberapa dekade terakhir, sistem hukum di Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan yang mengungkapkan beragam kelemahan hukum di Indonesia.

Lemahnya sistem hukum di Indonesia merupakan isu yang penting dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Salah satu masalah utama yang menyebabkan lemahnya sistem hukum di Indonesia adalah ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan.

Akses terhadap keadilan haruslah setara bagi semua warga negara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang.

Namun, pada kenyataannya, masyarakat golongan bawah dan terpinggirkan tidak mampu mengakses sistem hukum yang adil dan setara di Indonesia.

Mereka mungkin tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar pengacara atau biaya peradilan. Akibatnya, mereka sering kali tidak dapat mempertahankan hak-hak mereka di pengadilan.

Inilah yang mengakibatkan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum dan mengakibatkan kelemahan dalam sistem hukum.

Baca Juga: Humor Gus Dur: Sistem Hukum yang Lebih Teratur

Selain itu, kualitas para penegak hukum juga menjadi faktor lemahnya sistem hukum di Indonesia. Banyak masyarakat merasa bahwa kinerja penegak hukum sering kali mengecewakan dan kurang memuaskan.

Hukum yang seharusnya menjadi sarana untuk mencari keadilan bagi masyarakat, justru seringkali dianggap sebagai penyebab ketidakadilan.

Tidak hanya itu saja, masalah korupsi menjadi faktor yang menghambat efektivitas sistem hukum di Indonesia.

Korupsi merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di dalam sistem peradilan itu sendiri.

Kasus-kasus suap, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakjujuran dalam pengadilan telah merusak integritas sistem hukum.

Korupsi juga menghambat upaya penegakan hukum dan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Dengan begitu, sistem hukum Indonesia akan terus lemah.

Baca Juga: Akademisi: Restorative Justice Dapat Diterapkan dalam Sistem Hukum Indonesia

Selanjutnya, sistem hukum di Indonesia juga dihantui oleh lambatnya proses peradilan. Kasus-kasus perdata maupun pidana seringkali memakan waktu bertahun-tahun sebelum mendapatkan keputusan final.

Lambatnya proses ini menghambat akses masyarakat terhadap keadilan yang cepat dan efisien.

Para pelaku kejahatan pun sering kali luput dari hukuman karena lambatnya proses peradilan yang pada akhirnya merusak efektivitas sistem hukum.

Kurangnya transparansi dalam sistem hukum juga merupakan masalah yang perlu diperbaiki. Transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa keputusan hukum diambil dengan integritas dan adil.

Namun, dalam banyak kasus, keputusan hukum diambil di balik pintu tertutup dan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi. Hal ini menciptakan ruang bagi praktik-praktik yang tidak etis dan tindakan korupsi.

Baca Juga: MPR Akui Perlu Ada Evaluasi Besar-besaran Dalam Pelaksanaan Sistem Hukum dan Demokrasi

Dalam upaya memperbaiki sistem hukum di Indonesia, ada beberapa langkah konkret yang perlu diambil. Pertama-tama, perlu ada reformasi yang mendalam dalam penegakan hukum.

Ini termasuk memerangi korupsi di dalam sistem peradilan, meningkatkan pelatihan bagi hakim dan petugas hukum serta memperkuat kode etik profesi hukum.

Dalam hal ini, lembaga-lembaga anti-korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu diperkuat dan diberikan otonomi yang lebih besar untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi.

Selain itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan akses terhadap keadilan.

Ini termasuk memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat golongan bawah, menyederhanakan prosedur hukum dan mengembangkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

Dengan cara ini, semua warga negara akan memiliki kesempatan yang sama dalam sistem hukum.

Peningkatan transparansi juga harus menjadi prioritas. Proses pengambilan keputusan hukum harus lebih terbuka dan akuntabel.

Informasi mengenai kasus-kasus hukum dan keputusan pengadilan harus mudah diakses oleh masyarakat, sehingga mereka dapat mengawasi dan menilai integritas sistem hukum.

Dalam upaya memperbaiki sistem hukum di Indonesia, peran masyarakat sipil juga sangat penting.

Masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam mengawasi sistem hukum, mengungkapkan kasus-kasus korupsi dan memperjuangkan reformasi hukum.

Organisasi-organisasi non-pemerintah, aktivis hak asasi manusia dan jurnalis dapat berkontribusi dalam memperkuat sistem hukum dengan mengungkapkan pelanggaran dan mendesak pemerintah untuk bertindak.

Lemahnya sistem hukum di Indonesia adalah masalah serius yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Akses terhadap keadilan yang setara, kualitas para penegak hukum, korupsi, lambatnya proses peradilan dan kurangnya transparansi adalah masalah-masalah utama yang perlu diatasi.

Melalui reformasi yang mendalam, peningkatan transparansi, dan peran aktif masyarakat sipil, Indonesia dapat memperbaiki sistem hukumnya dan memastikan bahwa hukum dijalankan dengan adil, efisien dan terpercaya. (Dani Zahra Anjaswari)