Apakah Perempuan Dapat Berperan sebagai Penggerak Diplomasi Publik dalam Islam?

AKURAT.CO Pertanyaan tentang apakah perempuan dapat menjadi penggerak diplomasi publik dalam perspektif Islam sering muncul dalam wacana modern, terutama di tengah meningkatnya partisipasi perempuan di ruang publik.

Di banyak negara Muslim, perempuan kini tampil di garis depan diplomasi, advokasi kemanusiaan, hingga dialog lintas agama. Namun, apakah hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam?

Untuk menjawabnya, kita perlu memahami dua hal penting: pertama, hakikat diplomasi publik dalam konteks Islam; kedua, posisi dan peran perempuan menurut prinsip-prinsip syariat.

Diplomasi publik, dalam pengertian sederhana, adalah upaya untuk membangun citra, kepercayaan, dan hubungan baik antarbangsa melalui komunikasi, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam Islam, diplomasi bukan hal baru. Sejak masa Rasulullah SAW, Islam mengenal konsep da’wah bil hikmah, yakni menyampaikan pesan dengan kebijaksanaan dan kelembutan hati. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.” (QS. An-Nahl: 125)

Baca Juga: 15 Ide Kegiatan Islami Gratis yang Seru Bareng Teman di Akhir Pekan

Ayat ini menunjukkan bahwa diplomasi dalam Islam berbasis pada kebijaksanaan, etika, dan komunikasi persuasif — bukan kekuasaan atau paksaan. Maka, siapa pun yang memiliki kemampuan dan akhlak untuk menjalankan misi ini dapat disebut sebagai diplomat Islam, termasuk perempuan.

Dalam sejarah Islam, perempuan tidak hanya berperan di ranah domestik. Mereka aktif dalam urusan sosial, pendidikan, bahkan politik. Khadijah binti Khuwailid, misalnya, bukan sekadar istri Nabi, tetapi juga pengusaha dan pendukung diplomasi dakwah awal. Ia memainkan peran strategis dalam menopang stabilitas ekonomi dan moral umat Islam pada masa awal kenabian.

Contoh lain adalah Ummu Salamah, istri Nabi yang dikenal memiliki kebijaksanaan luar biasa dalam memberi nasihat saat Rasulullah menghadapi peristiwa Hudaibiyah. Pandangan diplomatiknya membantu menenangkan situasi dan mendorong umat untuk taat pada keputusan Rasul. Ini menunjukkan bahwa perempuan sejak awal sudah terlibat dalam diplomasi berbasis nilai dan kebijaksanaan.

Dalam konteks modern, diplomasi publik melibatkan banyak hal: promosi budaya, kerja sama kemanusiaan, pertukaran ilmu, hingga kampanye perdamaian global. Islam tidak membatasi perempuan untuk terlibat dalam aktivitas seperti itu, selama tetap menjaga adab syar’i.

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

“Sesungguhnya perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Hadis ini menegaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan setara dalam potensi dan tanggung jawab moral. Maka, jika laki-laki bisa menjadi duta perdamaian dan penggerak diplomasi, perempuan pun memiliki hak dan peluang yang sama — asalkan berpegang pada prinsip kesopanan, amanah, dan tujuan yang baik.

Dalam dunia yang semakin terkoneksi, wajah Islam di mata dunia sering kali dibentuk oleh perilaku para pemeluknya. Perempuan Muslim yang aktif dalam forum internasional, lembaga pendidikan, media, atau organisasi sosial sesungguhnya sedang menjalankan diplomasi publik Islam. Mereka membawa pesan rahmatan lil ‘alamin, memperlihatkan Islam sebagai agama yang menghormati keadilan, ilmu, dan kemanusiaan.

Baca Juga: 5 Tips Islami Mengelola Investasi Emas saat Harga Emas Antam Ambruk

Karenanya, Islam tidak hanya membolehkan perempuan menjadi penggerak diplomasi publik, tetapi juga mendorong mereka untuk berkontribusi sesuai kapasitasnya. Diplomasi dalam Islam bukan soal posisi politik, melainkan soal misi moral — membangun jembatan antara nilai-nilai kebaikan dan realitas dunia.

Dengan bekal ilmu, akhlak, dan kesadaran spiritual, perempuan Muslim bisa menjadi representasi terbaik dari wajah Islam yang damai dan beradab. Sebab pada akhirnya, diplomasi publik yang paling efektif bukanlah yang berbasis kekuasaan, melainkan yang lahir dari ketulusan hati dan keindahan akhlak.