AKURAT.CO Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober adalah momentum untuk mengenang peran santri dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
Santri bukan sekadar komunitas religius, melainkan pilar penting dalam pergerakan kemerdekaan dan pembangunan nasional.
Bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, ada beberapa pelajaran dan nilai yang bisa dijadikan landasan dalam kebijakan publik dan pembangunan.
Berikut adalah lima refleksi Hari Santri Nasional yang relevan untuk pemerintah baru.
1. Spirit Kemandirian dan Ketahanan Nasional
Santri dikenal dengan nilai kemandirian, terutama karena banyak dari mereka belajar dan hidup dengan sumber daya terbatas di pesantren. Hal ini mencerminkan semangat ketahanan dan kemampuan beradaptasi.
Pemerintahan Prabowo-Gibran bisa memetik pelajaran ini dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional melalui pengembangan sektor-sektor lokal, seperti UMKM, pertanian mandiri, dan inovasi energi.
Kebijakan berbasis ekonomi mandiri juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
2. Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pembangunan SDM
Pendidikan di pesantren menekankan pada adab dan karakter selain ilmu pengetahuan. Ini sejalan dengan visi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
Pemerintahan Prabowo-Gibran bisa mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga membentuk generasi berintegritas dan berkarakter.
Baca Juga: Permadi Arya Abu Janda Terkenal karena Apa? Ini Asal-usulnya!
Hal ini penting mengingat pembangunan nasional tidak hanya membutuhkan tenaga kerja kompeten, tetapi juga pemimpin yang beretika.
3. Moderasi Beragama untuk Stabilitas Sosial dan Politik
Pesantren merupakan pusat pendidikan yang mengajarkan moderasi beragama, atau yang dikenal sebagai Islam Wasathiyah.
Nilai-nilai ini dapat diadopsi dalam merumuskan kebijakan publik yang menghormati keberagaman dan memperkuat harmoni sosial.
Moderasi beragama dapat menjadi landasan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di tengah kompleksitas masyarakat Indonesia yang plural.
Pemerintah Prabowo-Gibran harus memastikan bahwa kebijakan tidak diskriminatif dan memperkuat kohesi sosial di semua kalangan.
4. Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil
Santri dan pesantren telah terbukti mampu berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi.
Refleksi ini relevan bagi pemerintahan baru dalam mewujudkan governance yang partisipatif.
Model kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat sipil akan memperkuat proses perumusan kebijakan yang inklusif dan solutif.
Hal ini bisa diwujudkan melalui forum dialog antara pemerintah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat untuk menyelesaikan isu-isu strategis.
Baca Juga: Prabowo Subianto Puncaki Popularitas: Survei LSI Tunjukkan 90,5 Persen Responden Menyukai Presiden
5. Kepemimpinan yang Berbasis Pelayanan
Pesantren menekankan pentingnya melayani dengan ikhlas, di mana pemimpin dianggap sebagai pelayan masyarakat (khadimul ummah).
Konsep ini relevan bagi Prabowo-Gibran dalam membentuk kepemimpinan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Kebijakan publik yang efektif harus berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pencapaian politik.
Pemerintahan Prabowo-Gibran dapat memperkuat prinsip ini dengan menerapkan mekanisme umpan balik dari masyarakat dan memperbaiki kualitas layanan publik.
Hari Santri Nasional memberikan inspirasi yang relevan untuk pemerintahan Prabowo-Gibran, baik dalam aspek ketahanan nasional, pendidikan, moderasi, kolaborasi, maupun kepemimpinan.
Implementasi nilai-nilai tersebut dapat memperkuat arah pembangunan Indonesia ke depan, menjadikannya bangsa yang mandiri, sejahtera, dan harmonis.
Pemerintahan ini diharapkan dapat mengambil hikmah dari spirit santri untuk membangun tata kelola yang lebih baik, responsif, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.