Bagaimana Al-Qur'an Merespons Pemerintahan yang Melanggengkan Politik Dinasti?

AKURAT.CO Politik dinasti merupakan fenomena yang sering ditemui dalam sejarah pemerintahan, baik di dunia Timur maupun Barat.

Dalam konteks ini, kekuasaan cenderung diwariskan secara turun-temurun dalam satu keluarga, yang sering kali menimbulkan ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam distribusi kekuasaan.

Artikel ini akan membahas pandangan Al-Qur'an terhadap model pemerintahan semacam ini, dengan merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan beserta terjemahannya.

1. Prinsip Keadilan dalam Pemerintahan

Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintahan. Hal ini tersurat dalam surah An-Nisa’ ayat 58:

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًۭا

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Baca Juga: Negara Demokrasi Perspektif Al-Qur'an, Sudah Sejalankah Demokrasi di Indonesia?

Ayat ini mengajarkan bahwa dalam memimpin, seorang penguasa harus bertindak adil tanpa memandang latar belakang, termasuk garis keturunan. Politik dinasti, yang cenderung melanggengkan kekuasaan dalam satu keluarga, sering kali melanggar prinsip keadilan ini karena kekuasaan tidak didasarkan pada kompetensi atau keadilan, melainkan pada hubungan darah.

2. Tanggung Jawab Pemimpin

Al-Qur'an juga memberikan peringatan tegas tentang tanggung jawab seorang pemimpin, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 124:

وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍۢ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًۭا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّـٰلِمِينَ

Artinya:

"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim melaksanakannya. Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia.' Ibrahim berkata, '(Dan saya mohon juga) dari keturunanku.' Allah berfirman, 'Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim.'"

Dalam ayat ini, jelas bahwa kepemimpinan bukanlah hak yang dapat diwariskan begitu saja, terutama jika penerus tersebut tidak memenuhi syarat keadilan dan kebenaran. Kepemimpinan, dalam pandangan Al-Qur'an, adalah amanah yang harus dipegang oleh orang yang berhak dan layak, bukan sekadar didasarkan pada hubungan keluarga.

3. Pandangan Al-Qur'an terhadap Kesetaraan

Politik dinasti sering kali menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidaksetaraan, karena kekuasaan berputar dalam lingkaran kecil yang sama. Al-Qur'an menegaskan prinsip kesetaraan di antara manusia dalam surah Al-Hujurat ayat 13:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍۢ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًۭا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۭ

Artinya:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak diukur dari keturunan atau status sosial, melainkan dari ketakwaannya. Oleh karena itu, model pemerintahan yang melanggengkan kekuasaan berdasarkan garis keturunan bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan yang diajarkan oleh Al-Qur'an.

Baca Juga: Kewajiban Rakyat Menyampaikan Aspirasinya untuk Keadilan dalam Islam

Al-Qur'an dengan tegas mengajarkan pentingnya keadilan, tanggung jawab, dan kesetaraan dalam pemerintahan.

Politik dinasti, yang cenderung memusatkan kekuasaan dalam satu keluarga tanpa mempertimbangkan kompetensi dan keadilan, tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ini.

Oleh karena itu, dalam pandangan Al-Qur'an, model pemerintahan yang melanggengkan politik dinasti bukanlah model yang ideal dan dapat menimbulkan ketidakadilan serta ketidaksetaraan dalam masyarakat.