Cegah Perang Nuklir, BKSAP Minta Kemenlu Suarakan Gencatan Senjata India-Pakistan

AKURAT.CO Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali, mengharapkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI terus menyerukan agar India dan Pakistan menahan diri dan mengutamakan dialog diplomatik guna mencegah meluasnya konflik yang terjadi di kawasan Asia Selatan.

"Konflik India-Pakistan dapat berdampak serius dan mengancam stabilitas regional maupun global, terutama mengingat kedua negara memiliki senjata nuklir," ujar Mardani, Kamis (8/5/2025).

Sebagai mitra strategis kedua negara, Mardani menekankan beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian, salah satunya adalah perlindungan terhadap warga sipil.

"Kedua negara wajib menjamin keselamatan warga sipil dan menjaga infrastruktur vital, termasuk proyek-proyek kemanusiaan," tegasnya.

BKSAP DPR RI, kata Mardani, mendukung inisiatif perdamaian melalui forum-forum multilateral seperti PBB, ASEAN, dan AIPA untuk memfasilitasi proses mediasi antara India dan Pakistan. Ia juga mendesak penghentian aksi militer.

"Pihak India dan Pakistan harus segera melakukan gencatan senjata dan menghindari tindakan provokatif," lanjutnya.

Baca Juga: Ekonom Harap Pemerintah Segera Realisasikan Komitmen Penghapusan Outsourcing

Selain itu, ia mendorong penyelesaian sengketa, termasuk isu Kashmir, secara menyeluruh berdasarkan prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional.

Mardani menegaskan, BKSAP DPR RI terbuka untuk berpartisipasi dalam upaya diplomasi parlemen guna mempromosikan penyelesaian damai, melalui kerja sama dengan AIPA, Majelis Parlemen SAARC, dan badan antar-parlemen lainnya.

Sebelumnya, ketegangan di kawasan meningkat setelah serangan militer India yang dinamai ‘Operasi Sindoor’ mendapat respons keras dari Pakistan.

Ketegangan ini dipicu oleh serangan di Pahalgam, Jammu dan Kashmir, India, pada 22 April 2025, yang menewaskan 26 wisatawan.

Kelompok The Resistance Front, yang berbasis di Pakistan, mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Kendati demikian, Pemerintah Pakistan membantah keterlibatannya dalam insiden itu.

Namun, Menteri Luar Negeri India, Vikram Misri, tetap mengecam kejadian tersebut sebagai aksi terorisme lintas batas, yang kemudian memicu serangan balasan ke wilayah-wilayah yang dianggap sebagai basis kelompok teroris.

Sementara itu, melalui akun media sosial X @Kemenlu_RI, pemerintah Indonesia menyatakan terus memantau perkembangan situasi antara India dan Pakistan.

Pemerintah Indonesia mengimbau kedua pihak untuk menahan diri dan mengutamakan dialog dalam penyelesaian krisis.

"Bagi WNI di kedua negara, diimbau untuk tetap waspada dan menghindari bepergian ke wilayah terdampak serta tempat-tempat yang berpotensi menjadi sasaran konflik," demikian imbauan Kemenlu RI.