Kota-Kota di India Kian Tak Layak Huni karena Penuh Sampah, Polusi dan Kemacetan

AKURAT.CO Pertumbuhan ekonomi pesat India belum mampu mengangkat kualitas hidup di kota-kota besarnya. Di tengah pembangunan infrastruktur bernilai ratusan miliar dolar, banyak kota justru makin terjebak kemacetan, polusi, dan persoalan sampah.

Kondisi tersebut tergambar dari Jaipur, ibu kota negara bagian Rajasthan yang dikenal sebagai kota wisata bersejarah. Seorang sopir taksi setempat menyindir kondisi kota itu dengan nada getir.

“Kalau ingin merasakan pesona kerajaan Jaipur, jangan datang ke sini, cukup beli kartu pos saja,” ujarnya.

Sindiran itu mencerminkan kekecewaan warga terhadap kemerosotan tata kota, tidak hanya di Jaipur tetapi juga di kota-kota besar lain di India. Bangunan bersejarah berdampingan dengan bengkel dan tercemar noda tembakau, sementara lalu lintas padat, udara kotor, dan tumpukan sampah menjadi pemandangan sehari-hari.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi gencar membangun bandara baru, jalan tol multijalur, dan jaringan metro. Namun, berbagai indeks global menempatkan kota-kota India di posisi bawah dalam hal kelayakhunian.

Ketidakpuasan publik memuncak sepanjang tahun lalu. Di Bengaluru, pusat industri teknologi India, warga dan pengusaha mengecam kemacetan kronis dan persoalan sampah. Di Mumbai, warga menggelar aksi protes langka akibat jalan berlubang yang kian parah, diperburuk oleh sistem drainase yang buruk selama musim hujan.

Sementara di New Delhi, kabut asap beracun kembali menyelimuti kota, memicu peringatan kesehatan bagi anak-anak dan lansia. Bahkan kunjungan pesepak bola dunia Lionel Messi sempat diwarnai teriakan protes terkait kualitas udara.

Pakar menilai persoalan utama terletak pada tata kelola kota. “Akar masalahnya bersifat historis—kota-kota kami tidak memiliki model tata kelola yang kredibel,” kata pakar infrastruktur Vinayak Chatterjee kepada BBC.

Menurutnya, konstitusi India tidak pernah membayangkan kota-kota akan tumbuh sedemikian besar.

“Saat konstitusi India ditulis, yang diatur hanya pelimpahan kekuasaan ke pemerintah pusat dan negara bagian. Tidak ada bayangan bahwa kota-kota akan berkembang begitu besar hingga membutuhkan struktur pemerintahan sendiri,” ujarnya.

Bank Dunia memperkirakan lebih dari 500 juta penduduk India—hampir 40 persen populasi—kini tinggal di kawasan perkotaan. Meski Amandemen ke-74 Konstitusi pada 1992 bertujuan memperkuat pemerintah kota, implementasinya dinilai lemah.

“Kepentingan tertentu tidak membiarkan birokrasi dan pemerintah tingkat atas benar-benar melimpahkan kekuasaan kepada pemerintah kota,” kata Chatterjee.

Situasi ini berbeda dengan China, di mana wali kota memiliki kewenangan luas. Peneliti Observer Research Foundation, Ramanath Jha, menyebut adanya mandat nasional yang kuat.

“Ada arahan nasional yang jelas dan target fisik yang harus dicapai kota-kota,” tulis Jha.

Sementara itu, penulis buku Wasted Ankur Bisen menilai pemerintah kota di India sebagai lembaga yang paling lemah.

“Mereka adalah organ negara yang paling lemah, paling dekat dengan warga, tetapi dibebani persoalan paling berat,” katanya.
“Kewenangan mereka sangat terbatas, sementara para kepala pemerintahan negara bagian bertindak seperti wali kota super,” tambahnya.

Meski ada beberapa contoh keberhasilan, seperti di Surat dan Indore, Bisen menilai hal itu bukan hasil sistem yang kuat.
“Itu pengecualian yang bergantung pada individu, bukan sistem yang berkelanjutan,” ujarnya.

Masalah lain adalah minimnya data urbanisasi. Sensus terakhir dilakukan lebih dari 15 tahun lalu. “Bagaimana mungkin menyelesaikan masalah jika kita tidak memiliki data tentang skala dan karakter urbanisasi?” kata Bisen.

Para ahli menilai, tanpa reformasi tata kelola dan data yang memadai, kota-kota di India akan terus tertinggal, meski ekonomi nasional terus tumbuh.