Pemerintah Dorong Reformasi Tata Kelola Papua untuk Kejar Indonesia Emas 2045

AKURAT.CO Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menegaskan, Presiden Prabowo Subianto mengharapkan seluruh pemerintah daerah di wilayah Papua melakukan transformasi menyeluruh dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Transformasi tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Ribka menekankan perlunya penguatan tata kelola pemerintahan di Tanah Papua agar kebijakan daerah berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ketika kita masuk ke 2045, tidak boleh ada daerah yang tertinggal, baik dari sisi sumber daya manusia maupun pembangunan. Masyarakat harus maju karena itulah tujuan bernegara,” kata Ribka dalam keterangannya, Sabtu (20/12/2025).

Ia menjelaskan, transformasi pemerintahan tersebut mencakup perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan konektivitas antarwilayah di Papua.

Ribka juga meminta seluruh pemerintah daerah tetap bekerja maksimal demi kepentingan publik dan tidak menjadikan berbagai tantangan daerah sebagai alasan untuk menghambat proses transformasi pemerintahan.

Terkait penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD), ia mengingatkan agar pemerintah daerah memprioritaskan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Selain itu, efektivitas tata kelola anggaran harus ditingkatkan agar tidak terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang besar.

Baca Juga: Bahlil Tegaskan Golkar Bukan Milik Pribadi, Keluarga, atau Kelompok Bisnis: Partai Harus untuk Negara dan Rakyat

“Jangan sampai SiLPA besar. Kalau SiLPA besar, itu artinya pemerintahan tidak berkinerja. Padahal asas utama transfer TKD adalah kinerja,” tegasnya.

Dalam konteks penguatan tata kelola tersebut, Ribka mengungkapkan bahwa dirinya mendapat tugas khusus dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk melakukan pembinaan sekaligus pengawasan tata kelola dana Otsus.

Menurutnya, tata kelola yang optimal menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan di Papua, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, persoalan kesehatan, hingga upaya menurunkan angka kemiskinan yang masih tinggi.

“Pada 2026, saya mendapat mandat langsung dari Bapak Presiden untuk memastikan tata kelola ekonomi Otsus berjalan dengan baik. Saya akan benar-benar bekerja untuk memastikan dana Otsus dikelola secara tepat,” ujar Ribka.

Ia menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Papua, termasuk menilai tata kelola serta dampak nyata penggunaan anggaran Otsus bagi masyarakat.

“Kita akan bedah APBD-nya, melihat tata kelolanya, dan mengukur sejauh mana dampaknya dirasakan masyarakat. Semua akan kita evaluasi,” pungkasnya.