Sardy Wahab Tolak Larangan Rokok di Tempat Hiburan Malam: Sama Saja Langgar HAM

AKURAT.CO Anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Jakarta, Sardy Wahab dengan tegas menolak penerapan larangan merokok di tempat hiburan malam.

Menurutnya, kebijakan itu tidak hanya mengekang kebebasan, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) para pengunjung.

"Orang datang ke situ bersenang-senang, salah satunya sambil minum dan merokok. Kalau ini kita larang, sama saja kita melanggar HAM," kata Sardy seusai rapat Pansus KTR di Gedung DPRD Jakarta, dikutip Rabu (22/10/2025). 

Baca Juga: Apakah Merokok Membatalkan Wudhu? Inilah Jawabannya Berdasarkan Fatwa

Politikus senior tersebut menilai, tempat hiburan malam seharusnya tidak diatur terlalu ketat dalam revisi Raperda KTR, yang kini tengah dibahas DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Pembatasan berlebihan bisa berdampak langsung terhadap dunia usaha dan lapangan kerja.

"Hiburan malam saya pikir enggak perlu terlalu banyak aturan. Karena efeknya nanti akan banyak PHK. Di satu sisi ekonomi kita lagi terbengkalai, jangan kita bikin pemerintah tambah rumit," ucapnya.

Sardy juga mengingatkan agar pemerintah bersikap lebih fleksibel dalam menyusun aturan publik. Dia khawatir, kebijakan yang terlalu ketat terhadap aktivitas merokok termasuk di pasar tradisional dapat memicu gejolak sosial di masyarakat.

"Aturan itu harus diperlonggar sedikit. Kalau tidak, nanti kita sibuk melayani orang demo di kantor gubernur," ujarnya.

Baca Juga: Ayah Sedang Merokok di Luar, Mobil Tiba-tiba Terguling ke Sungai, 2 Anak Tewas

Dia menegaskan bahwa DPRD Jakarta harus mempertimbangkan realitas di lapangan, sebelum menetapkan aturan final. Pansus KTR masih akan mengkaji sejumlah pasal dengan mendengar masukan dari berbagai pihak.

"Kita harus berpikir dari beberapa sisi: masyarakat, pedagang, pengusaha. Jangan ego dari kita saja. Karena tugas Dewan itu mengakomodir semua pihak," tegasnya.

Saat ini, Pansus KTR DPRD Jakarta masih membahas revisi pasal-pasal yang berpotensi memberikan pengecualian bagi tempat hiburan malam dari aturan kawasan tanpa rokok.