Dana Bagi Hasil Dipotong, Pemprov Jakarta Pastikan KJP dan KJMU Tak Kena Pemangkasan

AKURAT.CO Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memastikan anggaran perjalanan dinas menjadi salah satu pos yang dipangkas menyusul pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengatakan efisiensi difokuskan pada kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

"Ya, efisiensi mungkin salah satunya itu ya (perjalanan dinas). Bukan tunjangan ke luar negeri, maksudnya kegiatan-kegiatan yang dianggap enggak berdampak langsung untuk masyarakat," kata Chico usai rapat paripurna di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).

Baca Juga: Tanpa Anggaran dari Pemerintah, Persambi Jaga Gengsi Indonesia di Kejuaraan Dunia Sambo Remaja

Namun demikian, dia menegaskan bahwa program kesejahteraan masyarakat seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak akan tersentuh pemangkasan.

Pemprov Jakarta tetap optimis menghadapi kondisi fiskal tersebut. Pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk mencari sumber pendanaan alternatif, baik melalui kerja sama dengan pihak swasta maupun lewat investasi.

Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jakarta masih menelaah sejumlah program lain yang kemungkinan terdampak efisiensi anggaran. "Belum ada keputusan lain. Yang pasti jangan sampai menyentuh kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Selain membahas soal DBH, rapat paripurna turut menyoroti kesiapan Jakarta menghadapi musim hujan. Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI memaparkan langkah antisipasi banjir.

Dalam rapat itu, Gubernur Pramono Anung menyoroti lemahnya tindak lanjut atas laporan warga. Bahkan, ada aduan sejak 2019 yang belum juga dieksekusi.

"Pak Gubernur cukup tegas. Laporan warga harus jadi prioritas. Kalau mau jadi kota global, kritik dan laporan masyarakat harus ditindaklanjuti," ucapnya.

Baca Juga: Soal Pengurangan Anggaran MBG, Purbaya: Tunggu Serapan Akhir Oktober

Untuk mempercepat penanganan aduan, Pemprov sepakat memperkuat peran camat sebagai pintu utama eksekusi laporan warga. Aplikasi JAKI tetap digunakan, namun hasilnya akan dipusatkan ke wilayah agar lebih cepat ditindaklanjuti.

"Kadang ada laporan yang dibilang sudah selesai, ternyata belum. Itu jadi sorotan. Makanya koordinasi lintas dinas harus lebih kuat," ujarnya.

Chico juga menambahkan, Gubernur Pramono masih aktif menanggapi laporan masyarakat secara langsung melalui media sosial pribadinya. "Kalau DM warga ke Pak Gub, pasti dibaca dan direspons langsung. Itu enggak ada lawan di pejabat Indonesia," katanya.