Mendagri Minta Pemda Prioritaskan Penanganan TBC
AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk menjadikan penanganan tuberkulosis (TBC) sebagai prioritas utama.
Ia menegaskan, Pemda perlu membentuk tim penanggulangan TBC di setiap provinsi, kabupaten, dan kota, serta menggelar analisis dan evaluasi (Anev) secara rutin agar perkembangan kasus di daerah dapat termonitor dengan baik.
“Ini menjadi atensi serius bagi kita. Mohon ini juga menjadi sinyal bahwa penanganan TB menjadi perhatian dan prioritas dari semua daerah,” kata Tito di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (29/9/2025).
Data Global Tuberculosis Report 2024 menunjukkan, Indonesia menempati peringkat kedua dunia dengan estimasi kasus dan kematian akibat TBC tertinggi.
Karena itu, Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan perhatian khusus dengan menugaskan Menko PMK Pratikno sebagai koordinator penanganan kasus tersebut.
Tito menekankan, peran aktif Pemda sangat penting untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan TBC.
Ia mencontohkan pengalaman saat pandemi Covid-19, ketika kerja sama lintas sektor pusat dan daerah berhasil menekan laju penyebaran.
Baca Juga: Prabowo Klaim MBG Jadi Sejarah Dunia: 30 Juta Penerima dalam Waktu Singkat
“Kalau TB ini kuncinya nomor satu, teman-teman kepala daerah serius saja tuh, jadikan prioritas,” ujarnya.
Untuk mendukung langkah teknis, Tito menugaskan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA dan Plt. Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Murti Utami memimpin penanganan TBC, termasuk dalam penyusunan panduan teknis bersama.
Ia juga menyebut, daerah dengan kinerja terbaik akan diusulkan memperoleh penghargaan, sementara progres penanganan akan dipantau dan diinformasikan ke publik.
“Nanti kita lihat, seperti dalam penanganan inflasi: daerah mana yang kasus TBC-nya tinggi atau rendah, apa langkah yang sudah dilakukan, apakah screening berjalan, dan daerah mana yang paling banyak melakukan screening,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Tito juga meminta pemda mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menekankan pentingnya peran dinas kesehatan untuk mencegah kasus keracunan makanan melalui mekanisme pengawasan ketat.
Menurutnya, Dinas Kesehatan bersama dinas terkait dapat menggelar rapat internal guna membahas mekanisme pengecekan makanan, serta menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Sebelum dihidangkan ada UKS yang mengecek kualitas. Jadi ada pengecekan di dapur, oleh ahli gizi dan dinas kesehatan, dan kemudian di sekolah kembali dicek oleh Unit Kesehatan Sekolah yang berada di bawah kendali Dinas Pendidikan, yang bosnya ya kepala daerah,” jelas Tito.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
