Komisi A DPRD Protes Lowongan Damkar Diburu Warga Non-Jakarta: Prioritaskan Warga Jakarta

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi A DPRD Jakarta, Alia Noorayu Laksono, menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap perekrutan personel Pemadam Kebakaran (Damkar) dan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

Hal ini menanggapi fakta yang diungkap Gubernur Jakarta, Pramono Anung pada Senin (4/8/2025), bahwa sebagian besar pelamar lowongan Damkar dan PPSU justru berasal dari luar Jakarta.

Alia menilai, pembukaan 1.000 lowongan Damkar dan 1.023 posisi PPSU seharusnya diutamakan untuk warga Jakarta. Tujuannya, agar menjadi solusi konkret mengatasi pengangguran yang menggunung di Jakarta. 

Baca Juga: Pramono Buka 1.000 Lowongan Petugas Damkar, KTP Luar Jakarta Bisa Daftar

"Kami mengusulkan untuk rekrutmen diprioritaskan warga DKI. Presentasenya bisa diatur, tapi tetap memberikan lapangan kerja bagi warga DKI," ujarnya kepada wartawan, dikutip Jumat (8/8/2025).

Sementara itu, data dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi Jakarta menyebutkan saat ini baru tersedia sekitar 4.000 personel Damkar. Padahal kebutuhan ideal mencapai 10.000 hingga 11.000 personel.

Dari total 267 kelurahan, hanya 170 yang memiliki pos Damkar. Kebutuhan besar ini menjadi peluang, tapi jika tidak dibarengi kebijakan afirmatif, bisa-bisa warga Jakarta kembali gigit jari.

"Ini momentum. Jangan biarkan pengangguran warga Jakarta terabaikan di tengah gegap gempita rekrutmen besar-besaran," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta kembali mengumumkan sebanyak 1.000 formasi baru, untuk posisi petugas pemadam kebakaran (damkar) siap dibuka dalam waktu dekat.

Baca Juga: Petugas Damkar: Pahlawan Kemanusiaan yang Menjaga Api dan Nilai Ketuhanan

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan tak hanya untuk warga ibu kota, rekrutmen ini juga terbuka bagi seluruh WNI, termasuk pemilik KTP luar Jakarta.

"Ini sebagai bagian dari kota terbuka, orang menaruh harapan untuk bisa menggantung nasib pekerja di Jakarta. Untuk itu, saya tetap akan menjalankan secara terbuka walaupun kemudian ini menjadi beban bagi kota Jakarta," ujar Pramono, saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Senin (4/8/2025).

Kebijakan inklusif ini mengikuti pola serupa dalam rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), yang juga menyedot peminat dari luar daerah. Namun, Pramono menegaskan warga Jakarta tetap menjadi prioritas utama.