Sekda Jadi Kunci Sukses Program Prioritas Pemerintah, Kemendagri Tekankan Percepatan Belanja Daerah

AKURAT.CO Sekretaris Daerah (Sekda) diharapkan memiliki pemahaman mendalam terhadap program-program pemerintah, agar pelaksanaannya di tingkat daerah berjalan optimal.

Sekda dinilai memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dalam mengawal implementasi program prioritas nasional.

“Bapak Presiden sangat memahami bahwa yang menjadi tulang punggung untuk menggerakkan semua program prioritas dan program daerah ini adalah para Sekda,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, Jumat (20/6/2025).

Tomsi menjelaskan, pemerintah pusat telah meluncurkan sejumlah program unggulan pro-rakyat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), layanan cek kesehatan gratis, serta pendirian Sekolah Rakyat bagi anak-anak kurang mampu.

Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam menyukseskan program-program tersebut.

Salah satunya dengan menyiapkan lahan untuk pendirian Sekolah Rakyat yang akan menampung hingga seribu siswa dari keluarga tidak mampu di setiap daerah.

“Kalau daerah bisa menyiapkan lahan, maka sekolah ini akan bisa menampung kurang lebih seribu siswa yang betul-betul berasal dari keluarga miskin,” jelasnya.

Baca Juga: PKS Tunggu Momen Tepat Bertemu Presiden Prabowo, Mau Bahas Apa?

Selain mendukung program pendidikan, Tomsi juga menyoroti peran vital Pemda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dari sisi belanja.

“Kalau belanja daerah lambat, maka uang tidak berputar, ekonomi daerah jadi lesu. Jadi percepatan belanja sangat menentukan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Ia juga meminta Pemda untuk menyederhanakan proses perizinan investasi di daerah.

Menurutnya, Kemendagri telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Polri guna mendorong kemudahan berusaha serta mempercepat pengurusan perizinan.

Tomsi berharap kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) bisa menjadi solusi konkret dalam memberikan pelayanan terpadu dan menarik lebih banyak investor.

“Begitu izin keluar, maka proyek bisa jalan dan langsung menyerap tenaga kerja. Inilah efek ekonomi yang kita harapkan,” pungkasnya.

Baca Juga: DPR: Revisi UU Haji Mendesak, Usul Bentuk Kementerian Haji dan Umrah