Misbakhun Kritisi Rencana Bantuan Pemerintah ke Sritex Dalam Bentuk Finansial
AKURAT.CO Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, mengkritik keputusan pemerintah yang memberikan bantuan kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dalam bentuk finansial.
Dalam pernyataannya, Misbakhun menegaskan bahwa dukungan yang lebih efektif seharusnya berupa regulasi yang dapat membantu Sritex keluar dari kesulitan yang dihadapinya.
Proses kepailitan Sritex telah memasuki tahap serius, di mana Misbakhun berpendapat bahwa pemerintah perlu menyiapkan alternatif yang lebih berkelanjutan daripada hanya melakukan bailout.
Menurutnya, kegagalan Sritex dalam proses homologasi bukan disebabkan oleh faktor-faktor besar, melainkan hanya karena satu tagihan yang tidak terpenuhi.
"Masa kemudian satu tagihan yang nilainya cuma sepersekian, kemudian menggagalkan proses homologasi yang nilainya Rp26 triliun," ungkapnya saat ditemui di sela acara pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Baca Juga: Menkeu Langsung Koordinasi ke Presiden, Misbakhun: Efisien
Misbakhun khawatir, jika pemerintah terus memberikan dukungan finansial kepada Sritex, hal tersebut bisa menimbulkan harapan serupa dari industri tekstil lainnya yang juga tengah menghadapi tekanan.
Ia menyatakan bahwa negara memiliki banyak cara untuk memberikan pertolongan kepada industri nasional, seperti kebijakan dan kewenangan yang dapat mendorong pemulihan.
Kekhawatiran Presiden Prabowo Subianto terkait dampak industri tekstil nasional dan banyaknya tenaga kerja yang terlibat di Sritex juga diakui Misbakhun. Namun, ia menegaskan bahwa bantuan tersebut tidak harus bersifat finansial.
Misbakhun juga menolak interpretasi yang menyebutkan bahwa DPR tidak mendukung penyelamatan Sritex. Ia menegaskan pentingnya pemahaman tentang mekanisme bail out dan bagaimana pemerintah dapat memberikan dukungan tanpa terlibat langsung sebagai pemegang saham.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memberi arahan kepada menteri-menteri bidang ekonomi untuk memastikan agar kegiatan produksi dan ekspor Sritex tetap berjalan. Arahan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, setelah mengadakan rapat koordinasi di Istana Negara pada tanggal 29 Oktober 2024.
Dengan situasi ini, diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan pendekatan yang lebih efektif dalam mendukung Sritex dan industri tekstil nasional secara keseluruhan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
