Kaleidoskop Manufaktur 2025: Ujian Berat Industri dan Harapan Baru Hilirisasi
Yosi Winosa | 24 Desember 2025, 18:20 WIB

AKURAT.CO Sepanjang 2025, sektor manufaktur nasional menghadapi dinamika signifikan yang memengaruhi kinerja industri secara keseluruhan.
Sejumlah peristiwa penting mewarnai perjalanan industri pengolahan, mulai dari berhentinya operasional industri tekstil besar, masuknya investasi strategis di sektor baterai kendaraan listrik, hingga kendala pasokan energi dan tekanan kebijakan perdagangan global.
Sritex Gulung Tikar
Memulai tahun 2025, kabar tidak terduga datang dari sektor industri tekstil terbesar di Tanah Air. Dimana, pada awal Maret 2025, perusahaan yang berada di Jawa Tengah ini harus tutup permanen.
Adapun, perusahaan yang dikenal sebagai salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia ini harus menghadapi kenyataan pahit setelah bertahun-tahun berjuang melawan masalah keuangan, termasuk gagal bayar utang yang semakin membengkak.
Penutupan ini merupakan puncak dari krisis keuangan yang melanda perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Penutupan ini ditandai dengan gagal bayar utang, gugatan hukum, dan status pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024.
Tercatat ada sekitar 10.665 yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat tutup permanennya perusahaan tekstil ini.
Groundbreaking Pabrik CATL
Selepas badai pasti akan ada cahaya, itulah yang dirasakan oleh sektor manufaktur Tanah Air. Sebab, pada pertengahan tahun 2025 Groundbreaking Ekosistem Industri Baterai Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL, anak usaha CATL resmi dilkukan.
Proyek Ekosistem Industri Baterai Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL merupakan ekosistem baterai berbasis nikel terintegrasi pertama di dunia dan terbesar di Asia Tenggara. Ekosistem ini mulai dari pertambangan nikel di Halmahera Timur hingga produksi baterai kendaraan listrik di Karawang.
Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi sebesar USD5,9 miliar dan mencakup area seluas 3.023 hektar serta mampu menyerap 35 ribu tenaga kerja langsung, pertumbuhan ekonomi lokal, dan 18 proyek infrastruktur dermaga multifungsi.
Secara keseluruhan, proyek ini akan memiliki kapasitas produksi baterai kendaraan listrik sebesar 6,9 GWh yang kemudian akan ditingkatkan menjadi 15 GWh. Hal ini akan mengokohkan posisi Indonesia sebagai produsen baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara.
Nantinya, industri baterai listrik terintegrasi ini diproyeksikan dapat menyuplai baterai bagi 300 ribu kendaraan yang dapat mengurangi impor BBM hingga 300 ribu kilo liter per tahunnya.
Pabrik Petrokimia Terbesar di ASEAN Diresmikan
Selain ekosistem baterai listrik, pada tahun ini juga Pemerintah akhirnya menuntaskan salah satu tonggak penting program hilirisasi minyak dan gas bumi (migas).
Komitmen tersebut secara konkret diwujudkan lewat peresmian Pabrik New Ethylene Project milik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) atau sebuah pabrik petrokimia terintegrasi kini berdiri di Cilegon, Banten.
Proyek yang mulai digagas sejak 2016 ini menghabiskan investasi sekitar USD3,9 miliar atau sekitar Rp62,4 triliun. Proyek ini menandai hadirnya kembali pembangunan kompleks Naphtha Cracker di Indonesia setelah sekitar 30 tahun.
Sempat mangkrak selama 5 tahun, namun berkat inisiatif dan terobosan dari Menteri Bahlil yang kala itu menjabat sebagai Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kendala terkait proses penyediaan lahan akhirnya bisa diselesaikan.
Demikian pula halnya dengan kemudahan investasi, mulai dari penyederhanaan perizinan hingga pemberian insentif yang kompetitif. Hingga akhirnya pada April 2022 proses pembangunan pabrik berhasil dimulai dan bisa beroperasi sejak Oktober 2025.
Ketika berproduksi penuh, fasilitas ini diperkirakan menghasilkan 15 produk petrokimia hilirisasi migas senilai sekitar USD2 miliar per tahun, terdiri atas USD1,4 miliar substitusi impor dan USD600 juta tambahan ekspor, sehingga turut memperkuat neraca perdagangan sektor industri kimia nasional.
Pasokan Gas Susut
Akan tetapi, pada tahun ini isu kekurangan gas untuk industri kembali mencuat dibeberapa sektor industri. Hasilnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membentuk “Pusat Krisis Industri Pengguna HGBT” sebagai sarana untuk menerima laporan, keluhan, maupun masukan dari para pelaku industri terkait kondisi gangguan pasokan gas.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief menjelaskan, langkah ini diambil pasca tersebarnya surat produsen gas pada industri penerima HGBTbahwa akan diberlakukan pembatasan pasokan sampai 48 persen.
Febri merinci, pembentukan Pusat Krisis Industri Pengguna HGBT memiliki tiga tujuan utama. Pertama, untuk menerima pengaduan dari industri pengguna HGBT secara langsung dan terstruktur.
Kedua, menjadikan laporan-laporan tersebut sebagai bahan kebijakan dan langkah Kemenperin dalam menghadapi krisis HGBT.
Ketiga, sebagai wujud akuntabilitas publik Kemenperin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembina industri.
Beberapa sektor industri pengguna HGBT sudah mulai menyampaikan laporan kepada direktorat terkait di Kemenperin sebagai pembina sektornya.
Kondisi yang dilaporkan di antaranya adanya pembatasan pasokan gas serta tekanan gas yang tidak stabil. Situasi ini memaksa sejumlah perusahaan untuk melakukan rekayasa operasional agar produksi tetap berjalan.
Menurut Febri, gas merupakan komponen vital dalam proses produksi industri, baik sebagai energi maupun bahan baku. Karena itu, gangguan pasokan dan lonjakan harga gas akan berdampak langsung pada daya saing manufaktur nasional, produktivitas, bahkan kelangsungan usaha.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief menjelaskan, langkah ini diambil pasca tersebarnya surat produsen gas pada industri penerima HGBTbahwa akan diberlakukan pembatasan pasokan sampai 48 persen.
Febri merinci, pembentukan Pusat Krisis Industri Pengguna HGBT memiliki tiga tujuan utama. Pertama, untuk menerima pengaduan dari industri pengguna HGBT secara langsung dan terstruktur.
Kedua, menjadikan laporan-laporan tersebut sebagai bahan kebijakan dan langkah Kemenperin dalam menghadapi krisis HGBT.
Ketiga, sebagai wujud akuntabilitas publik Kemenperin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembina industri.
Beberapa sektor industri pengguna HGBT sudah mulai menyampaikan laporan kepada direktorat terkait di Kemenperin sebagai pembina sektornya.
Kondisi yang dilaporkan di antaranya adanya pembatasan pasokan gas serta tekanan gas yang tidak stabil. Situasi ini memaksa sejumlah perusahaan untuk melakukan rekayasa operasional agar produksi tetap berjalan.
Menurut Febri, gas merupakan komponen vital dalam proses produksi industri, baik sebagai energi maupun bahan baku. Karena itu, gangguan pasokan dan lonjakan harga gas akan berdampak langsung pada daya saing manufaktur nasional, produktivitas, bahkan kelangsungan usaha.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini










