Bapanas: Stabilitas Pangan Jadi Penopang Utama Pertumbuhan Ekonomi

AKURAT.CO Pemerintah menegaskan akses pangan yang terjangkau bukan hanya isu sosial, tetapi faktor kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menilai stabilitas harga dan pasokan pangan berperan langsung dalam menopang daya beli masyarakat, menekan inflasi, serta memastikan konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama ekonomi.

Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah secara konsisten mendorong program bantuan pangan sebagai bagian dari stimulus ekonomi agar tekanan harga kebutuhan pokok tidak menggerus belanja masyarakat.

“Guna menjaga daya beli masyarakat, Badan Pangan Nasional mendukung pelaksanaan program stimulus ekonomi. Terlebih Bapanas didaulat untuk menjaga hilir rantai pasok pangan agar masyarakat memperoleh akses pangan yang terjangkau,” ujar Amran dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (8/2/2026).

Pada kuartal III 2025, Bapanas menugaskan Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 20 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM) untuk alokasi dua bulan. Program tersebut mulai berjalan sejak Juli 2025 sebagai respons atas tekanan biaya hidup dan kebutuhan menjaga konsumsi rumah tangga.

Hingga November 2025, realisasi bantuan pangan itu telah menjangkau lebih dari 18 juta KPM di seluruh Indonesia, dengan total anggaran mencapai Rp4,97 triliun. Pemerintah menilai skema ini efektif menahan laju inflasi pangan sekaligus menjaga daya beli kelompok rentan.

Tak berhenti di situ, pemerintah kembali menggulirkan stimulus ekonomi pada kuartal IV 2025 dengan memperluas jenis bantuan pangan. Selain beras, paket bantuan juga mencakup minyak goreng MinyaKita.

“Tidak hanya beras yang disalurkan, tetapi juga MinyaKita. Jadi paket bantuan terdiri atas beras 20 kilogram dan MinyaKita 4 liter bagi setiap KPM untuk alokasi dua bulan,” kata Amran.

Realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng hingga akhir Desember 2025 telah menjangkau lebih dari 17 juta KPM. Total anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk program tersebut mencapai sekitar Rp6,5 triliun.

Menurut Amran, bantuan pangan terbukti menekan pengeluaran konsumsi harian masyarakat yang paling terdampak fluktuasi harga. Dengan belanja rumah tangga yang lebih terkendali, roda ekonomi daerah tetap bergerak.

“Kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Sesuai perintah Bapak Presiden, kita fokus stabilisasi harga. Kita jaga harga pangan sampai Ramadhan selesai agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.

Memasuki 2026, pemerintah memastikan program bantuan pangan berlanjut pada kuartal I dengan cakupan penerima yang jauh lebih besar. Jumlah KPM akan ditingkatkan secara signifikan dari sekitar 18 juta menjadi 33,2 juta KPM.

Kebijakan tersebut sejalan dengan kinerja ekonomi nasional sepanjang 2025 yang mencatat pertumbuhan 5,11%, tertinggi sejak 2023. Pada triwulan IV 2025, ekonomi Indonesia bahkan tumbuh 5,39% secara tahunan, menjadi capaian tertinggi sejak pandemi COVID-19 berakhir.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menilai pertumbuhan tersebut mencerminkan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, terutama ditopang aktivitas domestik yang tetap solid.

“Kinerja ekonomi 2025 menunjukkan konsumsi rumah tangga tetap terjaga dan menjadi penopang utama pertumbuhan, didukung kebijakan stimulus pemerintah yang konsisten sepanjang tahun,” ujar Amalia.

Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 2,62% sepanjang 2025. BPS mencatat konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 53,8% terhadap struktur Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan pertumbuhan 4,98%.

BPS menegaskan, daya beli masyarakat yang relatif terjaga ditopang bantuan pangan dan stimulus ekonomi menjadi faktor kunci yang menjaga ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah dinamika global. Dengan berlanjutnya program bantuan pangan pada awal 2026, pemerintah berharap konsumsi domestik tetap menjadi jangkar stabilitas ekonomi nasional.