Jelang Nataru, Bapanas Perkuat Intervensi Pangan di Sumatera

AKURAT.CO Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan percepatan penyaluran bantuan pangan dan penguatan intervensi pemerintah di wilayah Sumatera yang terdampak banjir.

Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), yang biasanya diikuti lonjakan konsumsi pangan.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan berbagai skema bantuan terus dioptimalkan, mulai dari bantuan pangan reguler hingga program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog.

Baca Juga: Bapanas: Indonesia Turunkan Harga Beras Dunia Berkat Lonjakan Produksi

Upaya tersebut ditujukan untuk menjaga akses pangan masyarakat sekaligus mengendalikan harga di tengah potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem.

“Berbagai skema bantuan terus dioptimalkan, mulai dari bantuan pangan reguler hingga program SPHP melalui Perum Bulog,” ujar Ketut usai meninjau sejumlah titik pengendalian stabilitas pasokan dan harga pangan di Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Menurut Ketut, percepatan penyaluran bantuan dilakukan agar masyarakat terdampak bencana tetap memperoleh pangan yang cukup dan terjangkau. Selain itu, stabilitas harga juga menjadi perhatian utama, mengingat distribusi pangan di beberapa daerah rawan terganggu akibat banjir.

Dirinya menegaskan penyaluran bantuan pangan, baik untuk wilayah bencana maupun non-bencana, dipercepat sesuai arahan Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Arahan tersebut menekankan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam waktu sesingkat-singkatnya, terutama pada momentum hari besar keagamaan.

Baca Juga: Eks Kepala Bapanas Siap Mengabdi Lagi Jika Dipanggil Presiden

“Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi perhatian serius pemerintah. Di saat bersamaan, kita memasuki periode Natal dan Tahun Baru yang identik dengan peningkatan konsumsi. Karena itu, bantuan pangan harus bergerak cepat dan tepat sasaran,” jelas Ketut.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga melakukan intervensi pasar secara dinamis melalui operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas harga komoditas strategis agar tetap wajar bagi konsumen tanpa merugikan petani.

Pengaturan pasokan dilakukan pada sejumlah komoditas, termasuk cabai dan berbagai pangan pokok lainnya. Pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan produsen dan konsumen, sehingga harga tetap terkendali di tengah fluktuasi permintaan menjelang Nataru.

Sepanjang Desember 2025, GPM tercatat telah dilaksanakan sebanyak 548 kali di 21 provinsi dan 118 kabupaten/kota. Kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai bagian dari pengendalian inflasi pangan serta perlindungan daya beli masyarakat.

Dengan tambahan tersebut, total pelaksanaan GPM sejak awal 2025 mencapai 11.906 kali yang tersebar di 37 provinsi dan 378 kabupaten/kota. Bapanas menilai intensitas intervensi ini menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Ketut menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan di wilayah terdampak bencana. Pemerintah juga berupaya menjaga ketenangan publik agar perayaan hari besar keagamaan dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.

“Pemerintah berkomitmen penuh menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pada periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Konsumen harus terlindungi, petani tetap memperoleh harga yang adil, dan masyarakat terdampak bencana tidak boleh kekurangan pangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ketut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan berbelanja secara bijak. Ia memastikan pasokan pangan pokok nasional, khususnya beras, berada pada level yang aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Bapanas juga memastikan akan terus memantau perkembangan di lapangan serta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, Perum Bulog, hingga pelaku usaha pangan. Koordinasi ini diharapkan mampu menjamin ketersediaan pangan dengan harga terjangkau di seluruh wilayah.

Sebelumnya, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kesiapan pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan menjelang Nataru 2025/2026. Pemerintah mengimbau seluruh pelaku usaha pangan untuk mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

“Menghadapi Natal dan Tahun Baru, kami sekali lagi mengimbau kepada seluruh pengusaha agar tidak menaikkan harga. Khusus untuk beras, minyak goreng, ayam, dan telur sudah ada HET. Kalau ada yang melewati HET, itu ditindak,” kata Mentan.