Amran Sebut Deregulasi Pupuk Bikin Harga Turun 20 Persen

Kebijakan deregulasi pertanian ini berjalan beriringan dengan transformasi pertanian modern, mulai dari tata kelola pupuk, peningkatan produktivitas beras, hingga optimalisasi lahan rawa.

 

 

Pemerintah mengklaim langkah tersebut berdampak langsung pada penurunan biaya pupuk, kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP), serta lonjakan produksi beras nasional 2025. "Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran," ujar Amran di Jakarta, Sabtu (14/2/2026).

Amran memaparkan, dalam satu tahun terakhir pemerintah menerbitkan 13 Peraturan Presiden (Perpres) di sektor pertanian terbanyak sepanjang sejarah. Di saat yang sama, sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program dicabut.

“Langkah kami ada dua untuk mencapai swasembada, yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern,” katanya.

Deregulasi ini memangkas rantai birokrasi distribusi sarana produksi dan menurunkan biaya produksi petani. Reformasi paling signifikan terjadi pada tata kelola pupuk.

Jika sebelumnya distribusi pupuk melibatkan ratusan aturan dan persetujuan berlapis lintas daerah, kini mekanisme dipangkas menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian (Kementan) ke Pupuk Indonesia hingga ke petani.

Hasilnya, biaya pupuk turun hingga 20% dan volume distribusi meningkat 700 ribu ton tanpa tambahan beban anggaran negara.

Efek deregulasi dan kebijakan harga disebut mulai terasa di tingkat akar rumput. Nilai Tukar Petani (NTP) kini mencapai 125, tertinggi sepanjang sejarah.

Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram juga mendorong perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani. Artinya, kebijakan harga dan distribusi input produksi berjalan paralel untuk memperkuat daya beli petani.

Capaian tersebut tercermin pada stok pangan nasional yang disebut berada di posisi tertinggi sepanjang sejarah.

Presiden Prabowo dalam forum yang sama menyatakan produksi beras 2025 mencapai 34,7 juta ton, naik 13% dibanding tahun sebelumnya. Cadangan beras Bulog pun menembus 4,2 juta ton.

Selain deregulasi pupuk dan modernisasi pertanian, pemerintah mendorong optimalisasi lahan rawa sebagai strategi ekspansi produksi jangka panjang.

Program ini diawali dengan revitalisasi 200 ribu hektare lahan di Kalimantan menggunakan sistem irigasi modern. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi sentra pangan baru untuk menopang produksi nasional dalam beberapa tahun ke depan.

Transformasi pertanian tidak lagi bertumpu pada pola tradisional, melainkan berbasis teknologi, efisiensi distribusi, dan kebijakan harga yang berpihak pada petani.