Hilirisasi 6 Komoditas Perkebunan Ini Punya Nilai Ekonomi Rp138 Triliun

Langkah ini bukan hanya bertujuan mengurangi ekspor bahan mentah, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi daerah melalui pembangunan industri olahan di sentra-sentra produksi.

 

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyatakan hilirisasi kelapa dan lima komoditas perkebunan lainnya memiliki potensi nilai ekonomi lebih dari Rp138 triliun dalam tiga tahun mendatang. 

 

Menurutnya, peluang tersebut hanya dapat dicapai apabila Indonesia berhenti mengandalkan ekspor bahan baku dan mulai mengembangkan industri pengolahan secara terintegrasi.

 

“Hilirisasi ini kita bangun supaya komoditas tidak lagi dijual sebagai bahan baku. Kita olah di dalam negeri agar petani dapat nilai tambahnya,” ujar Amran dalam paparan di Sidang Pleno IV Munas XI MUI 2025 di Jakarta, Jumat (21/11/2025). 

 

 

Amran menjelaskan bahwa program hilirisasi berfokus pada enam komoditas strategis, yakni kelapa, kakao, tebu, kopi, mete, serta lada dan pala. Total potensi ekonomi dari keenam komoditas tersebut diperkirakan mencapai Rp138,49 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 1,6 juta orang.

 

Dari keseluruhan komoditas itu, kelapa disebut memiliki nilai pengganda terbesar. Indonesia, kata Amran, memiliki kapasitas sumber daya kelapa yang dapat diubah menjadi berbagai produk turunannya, mulai dari santan olahan, minyak kelapa, hingga minyak kelapa murni (VCO). 

 

Produk-produk tersebut saat ini mengalami peningkatan permintaan global seiring tren konsumsi makanan nabati.

 

“Kelapa ini bisa naik seratus kali lipat nilainya kalau diolah. Jangan lagi kita ekspor kelapa mentah. Kita bangun industrinya di dalam negeri, karena permintaan dunia sekarang bergeser ke coconut milk dan produk nabati,” ujarnya.

 

Dalam rencana Kementan, komoditas kelapa akan dikembangkan melalui target penanaman 221.890 hektare dan produksi 2,88 juta ton. 

 

Untuk mendukung rantai pasok, pemerintah juga menyiapkan pembangunan fasilitas pengolahan di berbagai daerah sentra. 

 

Langkah ini dinilai dapat mengurangi ketergantungan pada industri hilir milik swasta besar di beberapa kota besar.

 

Komoditas lain seperti kakao juga menjadi fokus besar. Kementan menargetkan penanaman tambahan 248.500 hektare dengan potensi nilai ekonomi Rp67,1 triliun. 

 

Sementara tebu diproyeksikan menghasilkan Rp23,2 triliun dari target tanam 200.000 hektare, yang diharapkan dapat memperkuat produksi gula nasional.

 

Kopi, mete, dan lada/pala turut masuk dalam prioritas. Kopi ditargetkan menyumbang nilai ekonomi Rp14,93 triliun, sedangkan mete dan lada/pala masing-masing diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun dan Rp25,5 triliun. 

 

Pengembangan industri hilir di tiga komoditas tersebut dinilai dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar ekspor yang kini semakin kompetitif.

 

Amran menegaskan bahwa hilirisasi merupakan strategi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Ia menyebut, ketika komoditas diolah dalam negeri, Indonesia memiliki kendali lebih besar atas pasokan dan harga internasional. 

 

“Kalau kita olah sendiri, negara lain bisa sulit bahn baku. Itu kekuatan kita,” kata dia.

 

Pada saat yang sama, peningkatan kapasitas industri olahan diyakini akan memperluas peluang usaha bagi koperasi, UMKM, dan kelompok tani. Dengan adanya fasilitas pengolahan di tingkat daerah, pelaku usaha kecil dapat masuk ke rantai nilai yang sebelumnya hanya dikuasai industri besar.

 

Program hilirisasi tersebut dirancang berjalan paralel dengan mekanisasi pertanian, pembangunan infrastruktur produksi, dan pembenahan tata niaga. 

 

Kementan menilai penguatan dari hulu hingga hilir diperlukan agar Indonesia tidak hanya mampu meningkatkan produksi, tetapi juga menguasai pasar dengan produk bernilai tambah tinggi.

 

Dengan basis perkebunan yang tersebar di hampir seluruh provinsi, pemerintah optimistis hilirisasi dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah. 

 

Selain meningkatkan pendapatan petani, industri olahan diharapkan mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional dalam jangka panjang.