Kemenperin Bidik Tarif 0 Persen Untuk Ekspor Sawit ke AS

Langkah ini diharapkan dapat menempatkan produk sawit Indonesia pada posisi yang setara dengan Malaysia di pasar AS.

 

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Juli Ardika mengatakan negosiasi tersebut masih berlangsung. 

 

Dirinya berharap, hasil akhir dapat menyamakan perlakuan antara Indonesia dan Malaysia dalam kebijakan tarif ekspor minyak sawit.

 

“Ini (negosiasi tarif sawit) masih dalam proses. Mudah-mudahan dalam diskusi-diskusi, paling tidak kita bisa sama dengan Malaysia,” ujar Putu saat ditemui di sela pembukaan Pameran Industri Agro di kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (29/10/2025). 

 

 

Malaysia diketahui baru saja menandatangani kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat. Dalam perjanjian itu, Negeri Jiran berhasil menurunkan tarif impor dari 25% menjadi 19%. 

 

Lebih jauh lagi, sejumlah produk unggulan seperti minyak sawit, karet, kayu, komponen penerbangan, dan produk farmasi bahkan dibebaskan sepenuhnya dari bea masuk alias 0%.

 

Indonesia kini berupaya memperoleh perlakuan serupa. Menurut Putu, perbedaan tarif yang signifikan dapat mengurangi daya saing produk sawit nasional di pasar Amerika. 

 

“Kalau kita bisa sama dengan Malaysia, kita akan berada di level playing field yang sama untuk melakukan ekspor ke AS,” ujarnya.

 

Minyak sawit merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai lebih dari USD20 miliar per tahun. 

 

Meski demikian, pasar AS masih menjadi tantangan tersendiri akibat kebijakan tarif dan isu keberlanjutan lingkungan yang kerap membayangi perdagangan produk sawit Indonesia.

 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan bahwa pemerintah sedang bernegosiasi intensif untuk menurunkan tarif impor sejumlah komoditas strategis.

 

Menurut Airlangga, selain minyak sawit, komoditas seperti karet dan kakao juga masuk dalam daftar prioritas negosiasi dengan pihak Washington.

 

“Kita masih terus berkomunikasi dengan United States Trade Representative (USTR) agar komoditas unggulan Indonesia bisa bebas dari tarif impor 19 persen,” kata Airlangga di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

 

Negosiasi dengan AS menjadi penting karena kebijakan tarif tinggi dianggap dapat menekan kinerja ekspor sektor agroindustri. 

 

Pemerintah berpendapat, sektor tersebut berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja dan ketahanan ekonomi nasional, terutama di tengah fluktuasi harga komoditas global.

 

Jika kesepakatan tercapai, penghapusan tarif menjadi 0% diproyeksikan mampu meningkatkan ekspor sawit Indonesia ke Amerika Serikat hingga 15% dalam jangka menengah. 

 

Selain itu, kebijakan tersebut diyakini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok utama minyak nabati dunia, bersaing langsung dengan Malaysia.

 

Pemerintah juga menilai bahwa kesetaraan tarif akan mendorong investasi di sektor hilir industri sawit, terutama untuk produk turunan seperti biodiesel, oleokimia, dan bahan pangan olahan. 

 

“Kita ingin ekspor tidak hanya dalam bentuk bahan mentah, tapi juga produk bernilai tambah,” ujar Putu.

 

Meski demikian, negosiasi dagang dengan Amerika Serikat tidak selalu mudah. AS kerap mengaitkan isu perdagangan dengan standar lingkungan dan tenaga kerja. 

 

Karena itu, menurut Kemenperin, Indonesia perlu memperkuat argumentasi bahwa industri sawit nasional telah mengadopsi prinsip keberlanjutan sesuai standar global.

 

“Pada akhirnya, kesepakatan ini bukan hanya soal angka tarif, tapi juga soal pengakuan terhadap transformasi industri sawit Indonesia yang semakin ramah lingkungan dan berdaya saing,” tukas Putu.