Tekan Harga Beras di Indonesia Timur, Kementan Perluas Program Cetak Sawah

 

AKURAT.CO Pemerintah akan menambah program cetak sawah baru sebagai solusi jangka panjang untuk menstabilkan harga beras, terutama di Zona 3 yang mencakup wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). 

 

Langkah ini diambil menyusul terus tingginya harga beras di wilayah tersebut akibat keterbatasan produksi dan tingginya biaya logistik.

 

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan, program ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang selama ini dijalankan oleh pemerintah. 

 

Namun, menurutnya, cetak sawah merupakan solusi permanen untuk mengatasi permasalahan pasokan pangan di wilayah yang selama ini bergantung pada distribusi dari pulau lain.

 

“Daerah-daerah seperti Papua akan kita bangun cetak sawah. Ini solusi permanen ke depan,” kata Amran dalam konferensi pers usai rapat koordinasi lintas kementerian di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/10/2025).

 

 

Dirinya menjelaskan, operasi pasar beras SPHP akan tetap berlangsung hingga Januari atau Februari 2026, dengan stok nasional yang masih tersedia sebanyak 1 juta ton. 

 

Namun, fokus pemerintah kini bergeser untuk membangun kemandirian pangan di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya menekan harga sementara melalui subsidi dan distribusi.

 

Menurut Amran, arahan Presiden Prabowo Subianto adalah mempercepat tercapainya swasembada pangan di seluruh pulau. 

 

Program ini tak hanya berfokus pada beras, tetapi juga mencakup komoditas penting lainnya seperti minyak goreng, protein, jagung, dan kedelai, agar seluruh wilayah Indonesia dapat mandiri dan tidak terbebani biaya angkut yang tinggi.

 

“Selama ini biaya logistik menjadi penyebab utama tingginya harga di wilayah timur. Dengan memperkuat produksi lokal, kita tidak lagi tergantung pada pasokan dari Jawa atau Sulawesi,” ujarnya.

 

Amran mencontohkan keberhasilan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat yang kini telah mencapai swasembada pangan. Padahal sebelumnya, wilayah-wilayah itu bergantung pada pasokan dari Surabaya dan Sulawesi Selatan. 

 

“Sekarang Kalimantan sudah mandiri. Tinggal kita kejar lagi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur,” tambahnya.

 

Secara nasional, Kementerian Pertanian menargetkan pencetakan sawah baru seluas 225.000 hektare pada tahun 2025. 

 

Target tersebut akan meningkat menjadi 400.000 hektare pada 2026, termasuk proyek food estate di Merauke, Papua, yang direncanakan mencapai luas 200.000 hektare. 

 

Program ini juga akan dikombinasikan dengan dukungan infrastruktur irigasi dan pendampingan petani di daerah baru.

 

“Food estate di Merauke akan menjadi pusat produksi pangan baru di kawasan timur. Selain untuk kebutuhan nasional, kami juga memproyeksikan sebagian hasilnya bisa diekspor,” kata Amran.

 

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 19 Oktober 2025, harga rata-rata beras SPHP nasional di tingkat konsumen tercatat Rp12.531 per kilogram, sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram. 

 

Sementara itu, harga beras di Zona 3 masih menjadi yang tertinggi, yakni Rp13.330 per kilogram, jauh di atas rata-rata harga di Zona 1 sebesar Rp12.197 per kilogram dan Zona 2 sebesar Rp12.785 per kilogram.

 

Pemerintah berharap, dengan meningkatnya produktivitas dari program cetak sawah baru, harga beras di wilayah timur akan berangsur turun, sementara kesejahteraan petani meningkat. 

 

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pangan antarwilayah dan memperkuat ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

 

“Kalau produksi meningkat di daerah-daerah yang dulu defisit, otomatis harga akan turun. Ini yang kita kejar supaya seluruh masyarakat bisa menikmati harga beras yang wajar dan stabil,” tukas Amran.