Soal IUP Untuk Muhammadiyah, Bahlil: Dalam Proses

AKURAT.CO Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut izin usaha pertambangan (IUP) yang akan diberikan kepada Muhammadiyah masih dalam proses.

Adapun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat melakukan pertemuan dengan pihak Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Bahlil menyebut pertemuan itu merupakan silaturahmi biasa antara dirinya dan PP Muhammadiyah.

“Silaturahmi. Saya kan sering silahturahmi baik sama NU maupun sama Muhammadiyah ya,” kata Bahlil saat ditemui di Senayan, Jumat (10/10/2025).

Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut membicarakan terkait dengan IUP untuk Muhammadiyah, Bahlil mengatakan bahwa ada pembicaraan mengenai hal tersebut.

Namun, dirinya menyampaikan pertemuan tersebut diselenggarakan atas dasar silaturahmi bukan membahas lebih dalam tentang tambang bagi Muhammadiyah.

Baca Juga: Soal Sanksi ke Freeport, Bahlil: Setelah Hasil Audit

“Iya dikit (bahas tambang), tapi bukan itu. Saya kan sebagai pemuda Islam kan boleh dong selaturahmi sama NU, sama Muhammadiyah, sama yang lain-lain juga lah,” ujarnya

Akan tetapi, Bahlil menegaskan bahwa IUP yang akan dikelola oleh Muhammadiyah masih dalam proses di Kementerian ESDM. “Kalau NU kan sudah, Muhammadiyah dalam proses,” tutur Bahlil.

Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengungkapkan, pihaknya belum memegang IUPK kelola tambang baru bara dari Menteri ESDM. Padahal pembahasan izin pengelolaan tambang ini sudah mencuat sejak pertengahan tahun lalu.

"Kalau tidak ditepati janji, nanti kita minta di akherat, barang siapa berjanji wajib memenuhi janjinya," ungkap Anwar Abbas saat berkunjung ke ruang Podcash KontanTV, Minggu (20/7/2025).

Menurut Abbas, izin tambang tersebut harusnya diberikan ke Muhammadiyah. Meski begitu, dia menekankan, pihaknya tidak akan menanyakan soal kejelasan IUPK tersebut, melainkan pemerintah seharusnya yang mengkomunikasikan kepada Muhammadiyah terkait akan diberikannya IUPK atau tidak.

"Apaan, tidak jelas. Mana? sudah setahun yang lalu. Untuk Muhammadiyah bisa bersepakat ikut aturan pemerintah, perdebatan dan biayanya juga besar. Kampus melakukan kajian, kumpul di Jogya, ratusan juta kami habis sewa hotel," kata dia.