Mentan Tak Kompromi Soal Kecurangan Yang Rugikan Petani

“Satu kata: tindak tegas. Tidak boleh kompromi terhadap pihak yang merugikan petani,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, Kejaksaan, hingga Kepolisian melakukan investigasi terkait dugaan kecurangan dalam perdagangan beras.

 

 

Hal ini menyusul adanya anomali harga beras, padahal produksi padi nasional saat ini tercatat sebagai yang tertinggi dalam 57 tahun terakhir, dengan stok mencapai 4,2 juta ton.

Dari hasil pemeriksaan terhadap 136 sampel beras premium, ditemukan 85,56 persen tidak sesuai ketentuan mutu. Selain itu, 59,78% tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), dan 21,66% tidak memenuhi standar berat kemasan.

Temuan serupa juga terjadi pada beras medium. Dari 76 merek yang diteliti, 88,24% tidak sesuai mutu, 95,12% melampaui HET, dan 9,38% tidak sesuai berat kemasan.

 

Pengambilan sampel dilakukan pada 6–23 Juni 2025 di 10 provinsi, termasuk Jabodetabek, Sulawesi Selatan, Lampung, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, serta Jawa Barat.

Untuk memastikan validitas data, Kementan bekerja sama dengan 13 laboratorium di wilayah tersebut. Hasil investigasi kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

 

Satgas Pangan Polri bahkan telah memanggil 212 produsen merek beras yang diduga terlibat dalam praktik kecurangan ini.

Menurut Kementerian Pertanian, manipulasi kualitas dan harga beras komersial tersebut mengakibatkan kerugian konsumen hingga Rp99,35 triliun. Angka ini mencerminkan besarnya dampak praktik curang di sektor pangan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Selain kasus beras, Kementan juga mengungkap adanya dugaan peredaran pupuk palsu. Temuan itu berpotensi merugikan petani hingga Rp3,2 triliun secara nasional. Mentan menegaskan, kasus pupuk palsu tersebut kini juga tengah ditangani oleh Mabes Polri.

Amran menyampaikan, keberadaan mafia pangan dan pupuk palsu tidak hanya merugikan petani, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional. Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, untuk bersinergi memberantas praktik ilegal di sektor pertanian.

“Petani adalah tulang punggung bangsa. Kalau mereka dirugikan, maka kedaulatan pangan kita ikut terancam. Pemerintah tidak akan tinggal diam,” tukasnya.