Mendagri Minta Kepala Daerah Aktif Kendalikan Harga Pangan

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan guna menekan laju inflasi.

Dirinya meminta kepala daerah lebih proaktif menggunakan berbagai instrumen kebijakan maupun anggaran untuk mencegah lonjakan harga kebutuhan pokok.

“Kalau ada kenaikan Rp2.000–Rp4.000 per kilo, segera rapat dengan BPS, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, dan Kadin. Kepala daerah punya banyak instrumen, baik kebijakan maupun anggaran,” kata Tito dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Baca Juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Lebih Serius Atasi Persoalan TBC

Sebagai langkah pengawasan, Tito meminta para kepala daerah turun langsung ke pasar minimal dua kali dalam sebulan. Kegiatan ini dinilai penting untuk melihat secara nyata komoditas apa saja yang mengalami lonjakan harga dan segera mengambil langkah penanganan.

Mendagri juga mendorong setiap pemerintah daerah membentuk grup komunikasi cepat, seperti WhatsApp, untuk memantau perkembangan harga pangan.

Menurutnya, pola komunikasi yang sederhana namun intensif dapat mempercepat respons kebijakan ketika terjadi kenaikan harga yang signifikan.

Tito menekankan harga beras sebagai faktor paling krusial dalam pengendalian inflasi nasional. Ia mengingatkan, jika inflasi tembus lebih dari 3%, harga kebutuhan pokok akan melonjak dan berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.

Selain beras, ia juga menyoroti pentingnya pengendalian harga air minum, listrik, dan bahan bakar minyak (BBM).

Sebagai bentuk dukungan konkret, Kemendagri telah menerbitkan surat edaran yang memperbolehkan pemerintah daerah menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengendalikan inflasi. Padahal, anggaran ini sebelumnya hanya diperuntukkan bagi penanganan bencana atau kondisi darurat.

Baca Juga: Mendagri: Program Harus Berdampak Nyata, Bukan Sekadar Formalitas

“Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung agar penggunaan BTT untuk mengendalikan inflasi tidak dipermasalahkan secara hukum. Jadi, pemda bisa lebih leluasa membantu masyarakat,” ujar Tito.

Lebih lanjut, Mendagri mengapresiasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digulirkan pemerintah bersama Bulog. Program ini terbukti menekan harga beras di berbagai daerah. Dari sebelumnya 233 daerah yang mencatat kenaikan harga, kini jumlahnya berkurang menjadi sekitar 201 daerah.

Bulog, kata Tito, saat ini memiliki cadangan beras sebanyak 4 juta ton, dengan 3,3 juta ton di antaranya siap digelontorkan ke pasar. Ia meminta Bulog mempercepat distribusi minimal 7.000 ton per hari, terutama di wilayah yang harga berasnya masih tinggi.

Harga beras SPHP sendiri dipatok Rp12.000–Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 untuk kemasan lima kilogram, dengan penyaluran melibatkan TNI, Polri, pemda, hingga BUMN pangan.

Tito juga menegaskan bahwa kebijakan swasembada pangan dan stabilisasi harga yang dijalankan pemerintah bertujuan menjaga biaya hidup masyarakat tetap terkendali. Menurutnya, masalah biaya hidup dan pengangguran merupakan dua keresahan utama masyarakat yang harus dijawab melalui intervensi kebijakan yang tepat.

Dirinya menargetkan inflasi nasional dapat ditekan di kisaran 2,5% sebagai titik keseimbangan yang ideal.

“Inflasi harus dijaga antara 1,5 persen sampai 3,5 persen. Kalau terlalu rendah, konsumen senang tetapi produsen rugi. Kalau terlalu tinggi, produsen untung tetapi masyarakat keberatan. Jadi, 2,5 persen itu titik seimbang,” pungkas Tito.