Ancam Petani dan Peternak Lokal, Pemerintah Didesak Antisipasi Tarif 0 Persen Produk AS

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman menyoroti potensi dampak serius dari kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Khususnya terkait pemberlakuan tarif 0% terhadap produk impor asal AS yang masuk ke Indonesia.

Pasalnya menurut Alex, di tengah janji-janji peningkatan ekspor ke pasar Amerika, produk pertanian dan peternakan asal AS kini justru berpeluang membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang sangat murah.

Ia pun menegaskan bahwa kedaulatan pangan bukan sesuatu yang bisa dipertaruhkan dalam meja perundingan dagang. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai kebijakan ini justru mengorbankan rakyat Indonesia sendiri.

Baca Juga: Menuju Indonesia Emas 2045, Komisi IV: Revisi UU Pangan Sangat Krusial

"Apapun bentuk kerja sama ekonomi yang dibangun, jangan sampai Indonesia kembali menjadi pasar pasif dan hanya menikmati limpahan barang murah dari luar negeri dengan mengorbankan petani dan peternaknya sendiri," jelasnya, dikutip Sabtu (19/7/2025).

Ia juga menekankan bahwa hal ini bukan hanya sekadar soal dagang. Menurutnya, hal ini juga merupakan ancaman langsung terhadap peternak dan petani kita. "Maka saya harap, jangan sampai kebijakan ini mengorbankan agenda kedaulatan pangan kita," tegasnya.

Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump mengaku pihaknya mencapai kesepakatan perdagangan baru dengan Indonesia setelah berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (15/7/2025) malam.

Kesepakatan tersebut berupa tarif dagang, di antaranya AS akan mengenakan tarif impor atas produk Indonesia sebesar 19%. Sebaliknya, AS tidak terkena tarif alias gratis alias 0% apabila melakukan ekspor ke Indonesia

Terkait hal ini, Alex menyinggung peringatan dari beberapa kalangan analis ekonomi yang menilai masuknya produk unggas, kedelai, jagung, hingga daging sapi dari AS secara besar-besaran berpotensi membunuh pelaku usaha lokal. Terutama peternak unggas mandiri yang menopang lebih dari 5 juta lapangan kerja.

Baca Juga: Ketua Komisi IV Soroti Minimnya Anggaran KKP di Tengah Tarif Trump

Ia menilai, langkah membuka kran impor dengan tarif 0% tanpa perlindungan yang jelas terhadap produksi domestik adalah bentuk 'pengabdian' pada kepentingan luar, bukan pada kedaulatan pangan nasional.

Di saat pemerintah mendorong ketahanan pangan, Alex menilai, langkah ini justru bertentangan dan berpotensi mempercepat proses deindustrialisasi sektor pangan di tingkat akar rumput.

"Jika ayam beku dari AS dijual jauh di bawah harga pokok produksi peternak lokal, bagaimana rakyat kecil bisa bertahan? Jangan sampai kita mencetak defisit pangan hanya karena tergoda janji akses ekspor ke luar negeri," tutur Alex.

Oleh karena itu, lanjut Alex, pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan pertanian dan peternakan ini mendesak Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk segera mengkaji ulang dampak kebijakan tarif impor 0% ini.

Alex juga meminta Pemerintah menyiapkan mekanisme pengamanan pasar domestik, termasuk melalui penerapan safeguard, kuota impor, serta perlindungan harga dasar bagi petani dan peternak lokal.

Ia mendesak pemerintah harus transparan menyampaikan dasar perhitungan dan proyeksi dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut terhadap ketahanan pangan.

"Termasuk dampak terhadap daya beli masyarakat, dan keberlangsungan usaha mikro dan kecil di sektor agrikultur. Sekali lagi, jangan korbankan agenda kedaulatan pangan kita," pungkas Alex.