Instruksi Prabowo Untuk Berantas Mafia Beras, Amran: Siap Pak

AKURAT.CO Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya untuk mengungkap dan menindak tegas praktik curang dalam tata niaga beras yang dinilai merugikan masyarakat dan mengancam ketahanan pangan nasional.

Meski mendapat intimidasi dan tekanan dari pihak-pihak tertentu, Amran menyatakan tidak akan mundur dari tugas yang diembannya.

Amran mengungkapkan dirinya mendapat peringatan agar berhati-hati karena pihak yang dihadapi merupakan “orang-orang besar” yang diduga terlibat dalam praktik mafia beras. Namun, ia menegaskan bahwa langkah pemberantasan korupsi di sektor pangan merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Saya bilang ini perintah Bapak Presiden untuk selesaikan yang korupsi dan mafia diberesin. Saya bilang, siap Bapak Presiden, akhirnya kami tindak lanjuti,” kata Amran dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Baca Juga: Membongkar Permainan Mafia Beras yang Rugikan Rakyat

Dalam kesempatan berbeda saat puncak peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) Ke-53 di Jakarta pada 30 Juni 2025, Mentan Amran juga menyampaikan sikap teguhnya menghadapi ancaman dan serangan. Ia menegaskan bahwa keberpihakannya berada pada rakyat kecil, khususnya para petani yang selama ini menjadi korban ketidakadilan harga dan distribusi pangan.

"Kami tidak peduli, yang penting kami di posisi membela rakyat Indonesia, membela petani Indonesia, membela yang ada di level bawah. Kami siap segala risiko, kami siap tanggung,” tegasnya.

Amran bahkan menceritakan pengalaman pribadinya semasa kecil, saat harus makan nasi dicampur pisang karena mahalnya harga beras. Pengalaman itu menjadi alasan kuat baginya untuk memastikan tidak ada lagi rakyat Indonesia yang mengalami kesulitan pangan akibat permainan harga.

"Kami pernah makan beras dicampur dengan pisang karena beras mahal pada saat itu. Kami tidak ingin hal itu terulang kembali untuk saudara-saudara kita di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Langkah tegas Kementan bukan tanpa dasar. Bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, Kepolisian, dan Kejaksaan, investigasi telah dilakukan menyusul adanya anomali di pasar beras nasional. Padahal, produksi padi saat ini disebut-sebut tertinggi dalam 57 tahun terakhir, dengan stok mencapai 4,2 juta ton.

Hasil temuan menunjukkan pelanggaran signifikan. Dari 136 sampel beras premium, 85,56% tidak sesuai dengan ketentuan mutu, 59,78% melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), dan 21,66% tidak sesuai berat kemasan.

Sementara dari 76 sampel beras medium, ditemukan 88,24% tidak memenuhi standar mutu, 95,12% melanggar HET, dan 9,38% tidak sesuai beratnya. Secara total, 212 merek beras terbukti melakukan pelanggaran dan telah diserahkan ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Selain pemberantasan mafia beras, Amran juga menyoroti pentingnya reformasi regulasi dan pemberian kemudahan bagi petani agar sektor pertanian semakin mandiri dan berkelanjutan.

Ia mengungkapkan mimpi besarnya menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, didukung dengan hilirisasi sektor hortikultura dan perkebunan. "Tidak boleh kita biarkan. Aku tahu ini risikonya besar, kami mulai diserang. Tidak masalah, jiwa ragaku untuk Merah Putih. Kami siap untuk Merah Putih,” tukasnya.